Lukas Enembe. Foto: Branda Antara
Lukas Enembe. Foto: Branda Antara

KPK Diyakini Punya Cukup Bukti Seret Lukas Enembe

Antara • 29 September 2022 19:11
Jakarta: Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman menilai kasus Gubernur Papua Lukas Enembe murni pelanggaran hukum. Dia yakin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya cukup bukti untuk menetapkan Lukas sebagai tersangka.
 
"Proses hukum ini harus segera diselesaikan karena sudah sesuai prosedur, ada bukti, dan ada pemeriksaan saksi," kata Bonyamin, Kamis, 29 September 2022.
 
Menurut Bonyamin, kalau pihak Lukas tidak terima atau merasa ada yang janggal dari proses hukum di KPK karena langsung penetapan tersangka tanpa pemeriksaan saksi, jalan terbaik adalah mengajukan praperadilan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Silakan saja pihak Lukas Enembe mengajukan praperdilan, nanti hakim yang akan menilai," ujar dia.
 
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi Rp1 miliar terkait proyek di Pemerintah Provinsi Papua. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang Lukas Enembe yang tidak wajar. Salah satunya setoran tunai dari Lukas yang diduga mengalir ke kasino judi senilai Rp560 miliar.
 
Bonyamin menilai kasus Lukas murni soal hukum. Tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik. Dia mengatakan setiap KPK menjerat atau menangkap politikus karena dugaan korupsi selalu ada tuduhan motif politik. 
 
"Terkait isu politik di balik penetapan tersangka itu perkara basi. Itu biasa saja. Yang penting ada buktinya enggak? Sangkaan korupsinya kuat enggak? Itu saja," ujar dia. 
 
Bonyamin yakin KPK berpengalaman menghadapi tudingan seperti itu. Masyarakat juga pasti mendukung KPK untuk segera menuntaskan perkara korupsi jika bukti-bukti sudah cukup. 
 
Dia menduga pihak tertentu yang menuding motif politik di balik kasus Lukas hanya untuk mengulur waktu, menjadi polemik di masyarakat, dan berharap mendapatkan dukungan.
 
"Saya kira sah saja itu. Pembelaan itu boleh secara hukum atau di luar hukum, ya opini segala macam. Tujuannya untuk memperlambat atau bahkan menghentikan perkara ini," kata Bonyamin.
 
Baca: Terbang ke Jayapura, Komnas HAM Memastikan Kondisi Lukas Enembe Kurang Sehat
 

Disarankan mundur

Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyarankan agar Gubernur Papua Lukas Enembe mundur dari jabatannya. Saran ini dikemukakan setelah Lukas menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
 
"Dalam hati ini saya menangis melihat masyarakat yang ditinggal pemimpinnya tanpa bertanggung jawab. Sedih hati kita ini. Dan bikin malu menurut saya," kata Paulus seperti dikutip dari Antara.
 
"Apalagi hedonisme yang ditunjukkan dengan cara menghabis-habiskan uang rakyat. Menurut saya tidak pantas menjadi pemimpin itu. Lebih baik dia mundur saja daripada nanti dia ditangkap KPK," ujar dia menambahkan.
 
Mantan Kapolda Papua itu menegaskan bahwa saran yang disampaikannya datang dari suara sebagai sesama orang asli Papua tanpa ada dorongan dari pihak lain.
 
(UWA)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif