Menko Polhukam Mahfud MD/Medcom.id/Theo
Menko Polhukam Mahfud MD/Medcom.id/Theo

Menhan dan Panglima TNI Disebut Kooperatif Usut Proyek Satelit Kemenhan

Nasional Prabowo Subianto kasus korupsi Kejaksaan Agung Kementerian Pertahanan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa Kasus Kontrak Satelit di Kemenhan
Theofilus Ifan Sucipto • 16 Januari 2022 17:10
Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disebut kooperatif mengusut proyek satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Mereka siap membantu pemerintah dan transparan.
 
"Pak Menko (Mahfud) minta apa kita fasilitasi. Selesaikan secara hukum dan buka semua," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menirukan ucapan Prabowo dan Andika dalam program Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Blak-blakan Mahfud MD Bongkar Mafia di Kemhan’ Minggu, 16 Januari 2022.
 
Mahfud mengatakan Prabowo mendukung penyelesaian melalui jalur hukum. Prabowo tidak mau melanggar hukum dan menjadi batu sandungan usai dirinya tak lagi menjabat sebagai Menhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hal senada disampaikan Andika. Dia ingin menghapus stigma tidak ada yang bisa merecoki TNI bila tersandung kasus. TNI harus terbuka dan bersih dari masalah.
 
"Kita malu dong kalau ada hal begitu, masa TNI selalu dianggap kebal hukum?" kata Mahfud menirukan ucapan Andika.
 
Mahfud mengaku senang Prabowo dan Andika kooperatif dan responsif. Dia berharap polemik proyek satelit Kemenhan segera rampung.
 
"Ini memberi harapan pada kita mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kejaksaan dan menjadi langkah-langkah yang sama di masa mendatang,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
 
Baca: Kejagung Diyakini Bisa Ungkap Mafia dalam Proyek Satelit di Kemenhan
 
Pemerintah mulai mengusut dugaan penyalahgunaan sejumlah kontrak satelit untuk slot orbit 123 Bujur Timur di Kemenhan. Mahfud menyebut pelanggaran yang terjadi dalam kurun 2015-2016 itu mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliaran rupiah.
 
"Kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan atau satelit komunikasi pertahanan dengan nilai sangat besar padahal anggarannya belum ada. Berdasarkan kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu, jelas melanggar prosedur," ujar Mahfud dalam konferensi pers, Kamis, 13 Januari 2022.
 
Mahfud menyampaikan Kemenhan melakukan kontrak dengan Avanti untuk penyewaan satelit Artemis pada 2015, padahal anggarannya belum tersedia. Selain Avanti, kontrak proyek Satkomhan dilakukan dengan beberapa perusahaan, yakni Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif