Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto
Ketua KPK Firli Bahuri. Foto: MI/Susanto

OTT Bupati Kutai Timur Bukti Bahaya Nepotisme

Nasional Kasus Suap OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 07 Juli 2020 07:18
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut sistem pemerintahan dan wakil rakyat yang dikuasai keluarga rentan dengan tindakan nepotisme. Operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, Ismunandar, menjadi buktinya.
 
"Kalau kekuasaan eksekutif dan legislatif dikuasai oleh hubungan keluarga maka dapat diduga korupsi tidak bisa terelakkan," kata Firli di Jakarta, Selasa, 7 Juli 2020.
 
Menurut dia, praktik haram yang terjadi di Kutai Timur bahkan sangat terang benderang. Hal ini karena Ismunandar ialah suami dari Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria. Pengesahan proyek menjadi pembicaraan mudah antara suami istri.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Proyek disusun pemda (pemerintah daerah) dan disetujui Ketua DPRD kemudian dicarikan rekanan yang merupakan tim sukses untuk pilkada (pemilihan kepala daerah) bupati. Proyek dikerjakan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan Dinas Pendidikan yang kemudian Bupati Kutim menjamin tidak ada relokasi anggaran di Dinas Pendidikan dan PUPR," ujar Firli.
 
Dalam kasus ini, fee proyek ditampung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim Suriansyah dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutim Musyaffa. Dana ini dipakai untuk kepentingan Bupati Kutim.
 
KPK menyayangkan hal ini. Firli berharap ke depan sistem kekeluargaan dalam pembuatan kebijakan tak lagi ada.
 
"Memberantas korupsi perlu andil peran dan dukungan semua pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan seluruh anak bangsa dalam perbaikan sistem secara menyeluruh," tutur Firli.
 
KPK menangkap tangan Ismunandar, Kamis, 2 Juli 2020. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT ini.
 
Lima tersangka penerima suap yakni Ismunandar, Encek Unguria, Musyaffa, Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Aswandini. Tersangka pemberi suap yakni kontraktor Aditya Maharani, dan pihak swasta Deky Aryanto.
 
Baca: Jangan Asal Pilih Pemimpin Daerah
 
Penerima suap dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif