Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh
Buron kasus korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra. MI/Soleh

Ditjen Dukcapil Tak Tahu Djoko Tjandra Buron Korupsi

Nasional kasus korupsi
Anggi Tondi Martaon • 07 Juli 2020 10:02
Jakarta: Direktur Jenderal (Dirjen) Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menyebut pembuatan KTP elektronik (KTP-el) buronan korupsi Djoko Soegiarto Tjandra sesuai aturan. Ditjen Dukcapil tidak memiliki informasi tentang data cekal dan buronan.
 
"Pihak petugas di kelurahan tidak ada yang mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah buron sehingga memproses permohonan seperti biasanya," ujar Zudan di Jakarta, Kamis, 7 Juli 2020.
 
Zudan menyebut penegak hukum terkait mestinya memberikan daftar orang dicekal, orang dalam daftar pencarian orang (DPO), maupun buronan kepada Ditjen Dukcapil. Ini agar petugas kelurahan tidak asal mengeluarkan KTP-el.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengatakan Dukcapil tetap merekam identitas orang dalam DPO. Ini perlu agar masuk dalam database kependudukan.
 
"Namun KTP elektronik-nya akan diberikan pada saat yang bersangkutan memenuhi kewajiban hukumnya," ujar dia.
 
(Baca: Djoko Tjandra Dapat KTP di Grogol Selatan)
 
Dia menambahkan pihaknya juga belum mengantongi pencabutan kewarganegaraan Djoko Soegiarto Tjandra. Pencabutan dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
 
"Dalam database kependudukan yang bersangkutan tercatat sebagai warga negara Indonesia (WNI)," kata Zudan.
 
Dia menuturkan Ditjen Dukcapil membutuhkan informasi dari Kemenkum HAM terkait status kewarganegaraan Djoko Tjandra. KTP elektronik dan KK WNI bakal dibatalkan oleh Dinas Dukcapil DKI apabila Djoko Tjandra terbukti menjadi warga negara asing (WNA).
 
Djoko Tjandra merekam dan mencetak KTP-el di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pembuatan KTP-el Djoko dicurigai lantaran dibuat sangat cepat.
 
Buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu membuat KTP-el pada 8 Juni 2020. Pembuatan dilakukan di hari yang sama saat ia mendaftar peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 

(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif