Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah). Foto: Bary Fathahilah/MI
Jaksa Agung ST Burhanuddin (tengah). Foto: Bary Fathahilah/MI

Jaksa Agung Terbitkan Aturan Persidangan di Tengah Korona

Nasional Virus Korona kejaksaan agung
Siti Yona Hukmana • 27 Maret 2020 17:19
Jakarta: Jaksa Agung Burhanuddin mengeluarkan sejumlah petunjuk kerja baru di tengah pandemi virus korona (covid-19). Salah satunya memerintahkan pengadilan untuk berupaya menggelar sidang melalui sarana video conference atau live streaming.
 
Petunjuk Jaksa Agung ini bernomor B-049/A/SUJA/03/2020 pada 27 Maret 2020. Petunjuk itu ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
 
"Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan kejaksaan di tengah menyebarnya wabah covid-19 yang semakin masif dan mengkhawatirkan," kata Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hari menjelaskan ada delapan poin petunjuk kerja dari Jaksa Agung. Pertama, menuntaskan persidangan yang tengah berjalan. Khususnya, perkara dengan terdakwa berstatus penahanan Rutan (rumah tahanan) dan tidak mungkin dilakukan perpanjangan.
 
Kedua, mengupayakan sidang pidana melaui sarana video conference atau live streaming. Pelaksanaaannya harus berkoordinasi bersama ketua Pengadilan Negeri dan kepala rutan atau lapas.
 
Ketiga, menerapkan acara pemeriksaan singkat (APS) terhadap perkara, namun tidak terbatas pada tindak pidana berkerumun dengan sengaja, kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas jabatan yang sah, serta sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang ditugaskan mengawasi sesuatu.
 
Keempat, menunda persidangan perkara pidana yang masa penahanannya masih mungkin diperpanjang. Begitu juga pada pelaksanaan tahap II untuk perkara yang tidak dilakukan penahanan, atau perkara yang memiliki batas jangka waktu penahanan dengan memperhatikan masa tanggap darurat covid-19 di wilayah masing-masing sebagai pertimbangan.
 
Kelima, menyikapi adanya penundaan penitipan tahanan pada rutan atau lapas agar masing-masing pimpinan satuan kerja mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan. Seperti lebih mengintensifkan komunikaksi dan koordinasi dengan kepala kantor wilayah/kepala rutan/lapas dan kepala kepolisian setempat.
 
Baca: Terdakwa Disidang Via Konferensi Video Imbas Korona
 
Keenam, mempertimbangkan untuk memberikan pengalihan atau penangguhan penahanan dengan memedomani ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 KUHAP setelah melalui konsultasi dengan pimpinan satuan kerja.
 
Ketujuh, memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
 
Kemudian, memahami Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaikan Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Delapan, melaporkan setiap pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 
Hari mengatakan Jaksa Agung mengapresiasi keputusan para kepala Kejaksaan Negeri yang menggelar sidang perkara tindak pidana melalui video conference.
 
"Agar hal itu dapat dilaksanakan di seluruh Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia," ujar Hari.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif