Ilustrasi KPK. Foto: MI
Ilustrasi KPK. Foto: MI

Direktur Operasi Jakpro Diperiksa Terkait Kasus TPPU

Nasional kpk gratifikasi
Media Indonesia • 28 Februari 2020 22:30
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Operasi (Dirop) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Muhammad Taufiqurrachman. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Kalimantan Barat (Kalbar) Gusmin Tuarit.
 
"Jadi ini berkaitan dengan mengonfirmasi bagaimana adanya beberapa dokumen. Ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan TPPU," beber pelaksana tugas (Plt.) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Februari 2020.
 
Ali menyebut dokumen milik salah satu karyawan PT Jakpro yang telah meninggal. Dokumen tersebut diduga berkaitan dengan pencucian uang yang dilakukan Gusmin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi kita konfirmasi berdasarkan data-data yang ada," beber dia.
 
Gusmin Tuarita dan Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor BPN wilayah Kalbar, Siswidodo, ditetapkan sebagai tersangka penerima gratifikasi. Kegiatan rasuah itu diduga dilakukan selama enam tahun.
 
"Pada tahun 2013-2018, tersangka Gusmin diduga menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon Hak Guna Usaha (HGU) baik secara langsung dari hak atas tanah ataupun melalui tersangka Siswidodo," kata eks Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 29 November 2019.
 
(Baca:2 Pejabat BPN Tersangka Gratifikasi Rp22,23 Miliar)
 
Siswidodo diduga memberikan uang secara tunai kepada Gusmin di kantor maupun di rumah dinas. Gusmin menyetorkan sendiri maupun melalui orang lain total Rp22,23 miliar.
 
"Uang tersebut disetorkan ke beberapa rekening miliknya pribadi, rekening milik istrinya, rekening milik anak-anaknya," ucap Laode.
 
Uang tunai yang diterima Siswidodo dari pihak pemohon hak atas tanah dikumpulkan ke bawahannya yang kemudian digunakan sebagai uang operasional tidak resmi. Sebagian dari uang digunakan untuk membayarkan honor tanpa kwitansi, seremoni kegiatan kantor, rekreasi pegawai ke sejumlah tempat di NTB, Malang dan Surabaya, serta peruntukan lainnya.
 
Siswidodo juga memiliki rekening yang menampung uang dari pemohon hak atas tanah tersebut. Uang rasuah itu digunakan untuk keperluan pribadi.
 
Gusmin dan Siswidodo disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Abdillah Muhammad Marzuqi)
 
(Baca:Eks Kakanwil BPN Kalbar Enam Tahun Terima Gratifikasi)

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif