Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Nurdin Basirun Abaikan Instruksi DPRD Kepri

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 19 Desember 2019 17:04
Jakarta: Gubernur nonaktif Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun disebut mengeluarkan izin prinsip di tengah instruksi penghentianreklamasi dari DPRD Kepri. Penghentian lantaran legislator tengah menggodok Perda Rencana Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
 
"Ketua DPRD sudah menyurati Pemprov Kepri, setahu saya tanggal 19 November 2018. Waktu itu terkait dengan perizinan reklamasi. Itu atas usulan dari pansus kebetulan saya adalah pimpinan pansus RZWP3K," kata Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis, 19 Desember 2019.
 
Iskandarsyah mengatakan perda penting buat mengatur reklamasi. Sebab, reklamasi memerlukan kajian khusus yang mencakup teknis secara geoteknik. DPRD perlu meneken aturan lebih jauh mengenai teknis reklamasi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menurut saya itu yang sangat berisiko kalau hal-hal itu tidak pending dulu. Karena kami secara DPRD hanya regulasi, bukan orang teknis. Maka kami menyarankan ke pemprov menyelesaikan dulu persoalan teknis," beber Iskandarsyah.
 
Dalam dakwaan, Nurdin disebut menandatangani Surat Izin Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0796/DKP/SET pada 7 Mei 2019. Surat dikeluarkan atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare.
 
Kemudian Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut Nomor: 120/0945/DKP/SET yang diteken Nurdin pada 31 Mei 2019. Pemohon ialah Abu Bakar dengan luas izin pemanfaatan ruang laut 10,2 hektare.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap buat memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian, seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Dalam perkara gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif