Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

KPK Periksa Komisaris Bank Jatim

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 12 Juli 2019 16:31
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur (Jatim) Budi Setiawan. Komisaris Bank Jatim itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap anggaran yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono (SPR).
 
Pemeriksaan ini dilakukan setelah KPK menggeledah kantor dan rumah sejumlah pejabat Bappeda Jatim selama dua hari, Rabu, 10 Juli 2019 dan Kamis, 11 Juli 2019. Kediaman Budi menjadi salah satu lokasi yang digeledah penyidik.
 
"Setelah melakukan penggeledahan di lima lokasi dalam dua hari kemarin, KPK lakukan pemeriksaan terhadap 11 saksi dalam proses penyidikan perkara suap terhadap SPR," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sedangkan 10 orang yang diperiksa bersama Budi merupakan anggota DPRD Tulungagung. Mereka ialah Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto.
 
"Pemeriksaan itu dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Semawalang, Semambung, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata dia.
 
(Baca juga:KPK Geledah Rumah Komisaris Bank Jatim)
 
Menurut Febri, dari pemeriksaan ke-11 saksi ini, penyidik mendalami aspek pengurusan anggaran yang berkaitan dengan pokok perkara. Salah satunya, sumber anggaran Kabupaten Tulungagung yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur.
 
Sebelumnya, KPK menggeledah empat rumah pejabat dan mantan pejabat Bappeda Jatim yakni Budi Setiawan, Toni Indrayanto, Budi Juniarto, dan Ahmad Riski Sadig. Sejumlah dokumen disita penyidik dari penggeledahan tersebut.
 
KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
 
Ia diduga menerima uang sebanyak Rp4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
 
Supriyono disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif