Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Aprilio Akbar.
Juru bicara KPK Febri Diansyah. ANT/Aprilio Akbar.

Pejabat BKD Subang Jadi Tersangka Gratifikasi

Nasional kasus suap
Juven Martua Sitompul • 09 Oktober 2019 21:34
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang, Heri Tantan Sumaryana (HTS) sebagai tersangka. Heri diduga menerima gratifikasi bersama-sama dengan mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi, terkait pengangkatan calon pegawai negeri sipil.
 
“KPK meningkatkan perkara ini ke penyidikan dengan satu tersangka HTS,” kata juru bicara Febri Diansyah di dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2019.
 
Febri mengatakan penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT). Pada 16 April 2016, KPK menangkap beberapa orang termasuk jaksa dan Ojang.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ojang diduga menyuap jaksa untuk mengatur perkara korupsi penyalahgunaan anggaran pada program jaminan kesehatan nasional tahun anggaran 2014 di Dinas Kesehatan Subang. Bupati periode 2013-2018 ini juga diduga menerima suap dan gratifikasi.
 
Ojang divonis 8 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Dari kasus itu, KPK menemukan bukti kuat jika Ojang bersama Heri menerima gratifikasi mencapai Rp9,6 miliar.
 
Uang itu diduga berasal dari pungutan liar pengangkatan CPNS Daerah periode 2014-2015. Heri juga disinyalir menarik pungli dari pegawai honorer dengan iming-iming diangkat menjadi CPNS.
 
“Sejak April 2015, HTS mengumpulkan uang pungutan dari pegawai honorer dengan iming-iming akan menjadi calon pegawai negeri sipil daerah dari tenaga honorer kategori II dalam rekrutmen yang dibuka pada bulan April 2016,” ucap Febri.
 
KPK menduga Heri memberikan Rp1,65 miliar dan dua bidang tanah senilai Rp2,44 miliar kepada Ojang. Sementara sisanya, digunakan untuk kepentingan pribadi.
 
Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(ADN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif