MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.
MK. Foto: MI/Atet Dwi Pramadia.

MK Bantah Ada Ancaman Kepada Hakim

Nasional mahkamah konstitusi Sidang Sengketa Pilpres 2019
Achmad Zulfikar Fazli • 15 Juni 2019 08:54
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) membantah adanya ancaman kepada hakim konstitusi. Kabar soal ancaman itu dipastikan tidak benar.
 
"Intinya, sejauh ini tidak benar berita yang beredar adanya ancaman-ancaman, terlebih lagi ditujukan kepada hakim konstitusi," kata juru bicara MK Fajar Laksono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 15 Juni 2019.
 
MK juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bersedia memberikan perlindungan kepada saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang sengketa pilpres di MK.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam keterangan persnya, LPSK menyebut LPSK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang (UU) untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana. LPSK juga bisa memberikan perlindungan kepada saksi dalam sidang sengketa pilpres dengan mekanisme.
 
Pertama, MK memutuskan memberikan pelindungan kepada saksi dan pelansanaan perlindungan itu bekerja sama dengan LPSK. Kedua, MK sebagai lembaga peradilan memerintahkan kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi yang ditetapkan oleh MK.
 
"Di dalam pers rilis, LPSK menyebutkan beberapa hal termasuk subyek hukum yang menjadi perlindungan LPSK, tanpa menyebut soal adanya ancaman terhadap hakim konstitusi," ujar dia.
 
Menurut dia, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo sempat merespons soal ancaman kepada hakim karena ada pertanyaan dari wartawan. Dalam jawabannya itu, Hasto akan memberikan perlindungan meskipun ancaman itu belum ada.
 
"Ketua LPSK merespon, sekiranya betul ada ancaman demikian, LPSK tentu segera menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan MK," kata dia.
 
LPSK dan MK telah memiliki nota kesepahaman yang diteken oleh kedua belahpihak pada 6 Maret 2018. Dalam Pasal 3 huruf a dari nota kesepahaman tersebut dinyatakan LPSK memberikan perlindungan kepada saksi atau korban yang menjadi wewenangnya.
 
Perlindungan yang dapat diberikan LPSK berdasarkan UU antara lain, perlindungan fisik berupa penempatan di rumah aman, pengawalan dan pengamanan, pemenuhan hak saksi bersaksi tanpa harus hadir di persidangan, pergantian identitas dan perlindungan hukum.
 
Perlindungan saksi dimaksud pada angka 2 di atas dapat diberikan kepada saksi dari para pihak dalam sengketa pilpres.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif