Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Dugaan Korupsi Bansos Covid-19 Bandung Barat Diselisik Lewat 7 Saksi

Nasional KPK kasus korupsi Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Korupsi Bansos Covid-19
Theofilus Ifan Sucipto • 23 April 2021 13:48
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik kasus dugaan rasuah pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi covid-19 yang menjerat Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara. Sebanyak tujuh saksi yang dipanggil memiliki beragam latar belakang.
 
“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Cimahi,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 April 2021.
 
Saksi tersebut, yakni ajudan Aa Umbara, Kamaluddin; karyawan honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat, Ajeng Dahlia; dan karyawan PT Jagat Dir Gantara bagian administrasi umum, Donih Adhy Heryady. Kemudian, seorang pegawai negeri sipil (PNS), Agus Maolana dan satu pihak swasta Amelaowati.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: KPK Tahan Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan Anaknya
 
“Kemudian dua orang pedagang masing-masing atas nama Kuswati Juhari dan Ondi Juhari,” papar Ali.
 
Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan anaknya, Andri Wibawa, dan pemilik PT Jagat Dir Gantara M Totoh Gunawan. Korupsi diduga terjadi saat Pemkab Bandung Barat mengeluarkan anggaran penanggulangan covid-19.
 
Dana itu dikeluarkan setelah melalui refocusing belanja tidak terduga pada APBD Tahun Anggaran 2020. Usai duit itu keluar, Aa Umbara bertemu Totoh pada April 2020.
 
Keduanya membahas proyek pengadaan sembako untuk bantuan sosial (bansos) pada Dinas Sosial Bandung Barat. Mereka berkongkalikong dan sepakat dengan comitment fee sebesar enam persen.
 
Dalam pengadaan sembako bansos itu Andri dibayar Rp36 miliar, dan menerima keuntungan Rp2,7 miliar. Sementara itu, Totoh dibayar Rp15,8 miliar, dan menerima keuntungan Rp2 miliar. Aa Umbara diduga menerima uang Rp1 miliar dari pengadaan sembako itu.
 
Aa Umbara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP. Sementara itu, Andri dan Totok disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 KUHP.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif