Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Firli Minta Masyarakat Tak Takut Melapor Jika Penyidik KPK Minta Duit

Nasional KPK polri kasus pemerasan Kasus Suap kasus korupsi Pemberantasan Korupsi
Candra Yuri Nuralam • 23 April 2021 07:08
Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta masyarakat melapor jika ada penyidik yang meminta uang untuk menutup perkara. Dia tak mau kasus serupa dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial terulang.
 
"Kami meminta apabila ada pihak yang meminta fasilitas, uang, dan sebagainya, atas dalih penghentian perkara atau dalih lainnya, segera melapor," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 22 April 2021.
 
Firli menegaskan penerimaan duit atau fasilitas hukumnya haram bagi seluruh pegawai KPK. Lembaga Antikorupsi bakal menindak siapa pun pegawai yang berani 'memalak' masyarakat dengan dalih penanganan kasus.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dibidik KPK
 
Imbauan untuk melaporkan penyidik KPK yang meminta duit ini bukan hanya untuk masyarakat. Pelaporan bisa dilakukan pemerintah daerah hingga pelaku usaha.
 
"Segera melapor kepada kepolisian setempat dan menginformasikan ke KPK," tegas Firli.
 
Penyidik KPK asal Polri Stefanus Robin Pattuju, pengacara Maskur Husain, dan Syahrial menjadi tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam penanganan perkara di Tanjungbalai pada 2020 sampai 2021. Robin dan Maskur sudah ditahan. Sementara itu, Syahrial masih diperiksa intensif.
 
Robin dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan Pasal 12 B atau Pasal 11  Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999.
 
(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif