Ilustrasi--Gedung MK--Medcom.id/Meilikhah
Ilustrasi--Gedung MK--Medcom.id/Meilikhah

MK Lanjutkan Sidang Uji Telekomunikasi

Nasional penyadapan
Antara • 14 Februari 2019 16:04
Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Permohonan pengujian pasal tersebut diajukan terdakwa kasus narkotika Sadikin Arifin.
 
"MK akan melanjutkan uji UU Telekomunikasi dengan agenda mendengarkan keterangan ahli pemohon," ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Kamis, 14 Februari 2019.
 
Pemohon mengujikan Pasal 42 ayat (2) karena merasa telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut. Pasal tersebut mengatur batasan subjek yang dapat meminta rekaman percakapan yang terbatas pada Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketentuan tersebut dinilai pemohon menjadikan pemohon yang menyandang status terdakwa tidak dapat mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan di persidangan.
 
Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) UU 36/1999 sepanjang frasa "...dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan tertulis jaksa agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pidana tertentu, permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku", bertentangan dengan UUD Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
 
Pemohon meminta Mahkamah supaya pasal tersebut dimaknai bahwa permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya. Hal itu guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses peradilan pidana.
 
Baca: MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU ITE oleh Setya Novanto
 
Pada sidang sebelumnya, Rabu, 9 Januari 2019, Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ahmad M. Ramli menyampaikan kegiatan penyadapan atas informasi merupakan kegiatan yang dilarang berdasarkan undang-undang.
 
Namun, Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi yang diuji pemohon telah mewajibkan penyelenggara telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan diterima, oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
 
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU Telekomunikasi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak pribadi.
 
Senada dengan Pemerintah, Anggota Komisi III DPR Anwar Rachman yang mewakili DPR pada Senin, 21 Januari 2019 menyampaikan ketentuan pasal yang diuji pemohon sama sekali tidak mengurangi hak dan kewenangan konstitusional Pemohon.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif