Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Komisaris Bank Jatim Dicecar soal Alokasi Bantuan Keuangan

Nasional OTT KPK
Juven Martua Sitompul • 19 Juli 2019 21:09
Jakarta: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jawa Timur, Budi Setiawan menjalani pemeriksaan lanjutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap anggaran yang menjerat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Supriyono.
 
"Datang. Masih diperiksa," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019.
 
Budi yang kini menjabat sebagai Komisaris Bank Jatim ini sebelumnya telah diperiksa penyidik di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jatim, pada Jumat, 12 Juli 2019. Budi diperiksa bersama 10 Anggota DPRD Tulungagung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Legislator yang digarap ialah, Joko Tri Asmoro, Choirurrohim, Tutut Sholihah, Riyanah, Lilik Herlin, Wiwik Tri Asmoro W, Imam Sapingi, Nurhamim, Imam Sukamto, dan Agung Darmanto. "Ada kebutuhan pemeriksaan lanjutan setelah pemeriksaan di Jatim sebelumnya," kata Febri.
 
Sehari sebelum diperiksa di Jatim, penyidik telah menggeledah kediaman Budi. Tak hanya Budi, KPK juga menggeledah rumah 3 pejabat Bappeda Jatim lainnya, yakni Budi Juniarto, Toni Indrayanto, Budi Setiawan, dan Ahmad Riski Sadig.
 
Dari penggeledahan itu, KPK menyita dokumen penganggaran dan telepon genggam. Febri mengakui pemeriksaan Budi dilakukan untuk mengklarifikasi bukti-bukti yang ditemukan saat penggeledahan tersebut.
 
"Terutama terkait proses penganggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jatim yang dialokasikan ke Tulungagung," pungkasnya.
 
KPK menetapkan Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembahasan, pengesahan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
 
Ia diduga menerima uang sebanyak Rp4,88 miliar dari Bupati Tulungagung periode 2013-2018 Syahri Mulyo terkait dengan pembahasan dan pengesehan APBD dan atau APBD-P Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018.
 
Supriyono disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif