Bowo Sidik Pangarso. MI/Rommy Pujianto.
Bowo Sidik Pangarso. MI/Rommy Pujianto.

Bowo Sidik Pernah Disuruh Cabut BAP

Nasional kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 06 November 2019 15:35
Jakarta: Terdakwa kasus suap dan gratifikasi Bowo Sidik Pangarso mengaku ada pihak yang menyuruhnya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) saat diperiksa penyidik KPK. Ia bungkam saat ditanya identitas penyuruh.
 
"Saya pernah diminta untuk menarik BAP saya," kata Bowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 6 November 2019.
 
Eks anggota Komisi VI itu tegas menolak permintaan pihak misterius itu. Bowo meyakini keterangan BAP sesuai dengan fakta peristiwa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya mengatakan diminta oleh penyidik untuk konsisten terhadap BAP, ya saya siap," ucap Bowo.
 
Bowo dituntut tujuh tahun penjara, denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan, karena diyakini menerima suap dari Marketing Manajer Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) Asty Winasti dan Direktur PT HTK Taufik Agustono. Total suap yang diterima eks politisi Partai Golkar itu sebanyak USD163.733 dan Rp311.022.932.
 
Suap diberikan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog). Suap diterima Bowo dalam kurun waktu 1 Oktober 2018 hingga 27 Maret 2019, secara langsung maupun melalui orang kepercayaannya, M Indung Andriani K.
 
Bowo turut diyakini menerima suap dari Direktur Utama PT Ardila Insan Sejahtera (AIS) Lamidi Jimat. Anggota DPR periode 2014-2019 itu menerima Rp300 juta dari Lamidi. Bowo menerima suap karena telah membantu PT AIS menagih pembayaran hutang ke PT Djakarta LLOYD.
 
Perbuatan Bowo dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
Bowo juga diyakini menerima gratifikasi SGD700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan uang itu bertentangan sebagai anggota Komisi VI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
 
Dalam perkara gratifikasi, Bowo dinilai melanggar Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUH Pidana.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif