Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

MA akan Bangun 25 Gedung Pengadilan

Nasional mahkamah agung
Yogi Bayu Aji • 01 November 2019 16:55
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) mendapatkan anggaran belanja modal sebesar Rp1,2 triliun di 2020. Anggaran ini akan dimanfaatkan untuk membangun 25 gedung pengadilan baru, menyelesaikan pembangunan yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan pembangunan-pembangunan yang berpotensi berstatus KDP.
 
Gedung baru ini masuk bagian dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali, Senin, 22 Oktober 2018. Saat ini, pengadilan itu menempati gedung tempat sidang di luar gedung pengadilan induk (zitting plaats), gedung pinjam pakai dari pemerintah daerah, bahkan menyewa rumah toko (ruko).
 
“Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mendukung reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” Sekretaris MA, AS Pudjoharsoyo, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, 1 November 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, bangunan baru ini terdiri dari 16 pengadilan negeri dan 9 pengadilan agama. MA pun akan secara simultan menyelesaikan pembangunan gedung pengadilan baru di tahun berikutnya.
 
Untuk memperlancar rencana ini, MA menyelenggarakan pembinaan dan konsultasi persiapan pelaksanaan pembangunan gedung kantor. Acara pada Rabu, 30 Oktober 2019, itu diperuntukan bagi pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) pembangunan atau renovasi gedung pada 2020.
 
Aparatur yang terlibat dalam proyek diharap mengetahui tata cara pelaksanaannya dengan benar serta mendapatkan perkembangan peraturan terkait. “Untuk menghindari kesalahan yang mungkin timbul di belakang hari nanti,” ujar Pudjoharsoyo.
 
MA, lanjut dia, menghendaki pada akhir 2020 semua pembangunan gedung kantor sudah dapat dirampungkan. Pihaknya pun menggandeng sejumlah pemangku kepentingan untuk membekali PA hingga PPK.
 
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Badan Pengawasan MA dilibatkan. Mereka diharapkan memberikan penguatan baik pada tataran kebijakan maupun teknis pembangunan dan renovasi gedung.
 
“Para peserta akan diberikan materi tentang sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) dan langsung akan dipraktikan untuk kepentingan pembangunan gedung di satuan kerjanya,” ujar Kepala Biro Keuangan MA Sahwan.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif