Mantan Sekretaris MA Nurhadi. MI/Rommy Pujianto
Mantan Sekretaris MA Nurhadi. MI/Rommy Pujianto

Sidang Perdana Nurhadi Digelar 22 Oktober

Nasional Kasus Suap Suap di MA
Fachri Audhia Hafiez • 15 Oktober 2020 10:30
Jakarta: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menetapkan jadwal sidang perkara dugaan suap yang menjerat eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Persidangan rencananya dilaksanakan pada pekan depan.
 
"Jadwal persidangan yang bersangkutan tersebut telah ditetapkan oleh majelis hakim pada Kamis, 22 Oktober 2020," kata staf humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono kepada Medcom.id, Kamis, 15 Oktober 2020.
 
Persidangan perkara ini akan dipimpim Saefudin Zuhri. Saefudin akan didampingi Duta Baskara dan Sukartono selaku hakim anggota.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri mengatakan Nurhadi akan diadili bersama menantunya, Rezky Herbiono. Keduanya terlibat kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam penangangan perkara di MA pada 2011-2016.
 
Nurhadi dan Rezky ditangkap pada 1 Juni 2020 usai buron. Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat Rezky. Hiendra masih diburu KPK.
 
Baca: Eks Sekretaris MA Segera Disidang Terkait Suap dan Gratifikasi Rp46 M
 
Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif