Ketua KPK Firli Bahuri. MI/Susanto.
Ketua KPK Firli Bahuri. MI/Susanto.

Firli Diduga Langgar Etik dalam OTT Pejabat UNJ

Nasional kpk Dewan Pengawas KPK
Fachri Audhia Hafiez • 27 Oktober 2020 06:59
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dan Deputi Penindakan KPK, Karyoto, ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pelaporan terkait dugaan pelanggaran etik operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Universitas Negeri Jakarta (UNJ).
 
Baca:Kesederhanaan Firli Bahuri Menyanyikan Lagu Sewu Kuto Diiringi Gitar Sang Putera
 
"Latar belakang pelaporan ini berkaitan dengan kasus OTT UNJ beberapa waktu lalu. Berdasarkan petikan putusan Apz (Plt Direktur Pengaduan Masyarakat KPK, Aprizal), diduga terdapat beberapa pelanggaran serius yang dilakukan oleh keduanya," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa, 27 Oktober 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dewas KPK saat persidangan etik Aprizal mengungkapkan, Firli pernah meminta agar kasus dugaan gratifikasi dari pejabat UNJ ditangani oleh KPK. Aprizal menyebut kasus itu tidak ada unsur penyelenggara negara.
 
Baca:Kasus Etik Firli Tampar KPK
 
Dalam laporan yang diterima KPK Senin, 26 Oktober 2020 itu, ICW mencatat ada empat dugaan pelanggaran etik. Pertama, Firli ngotot mengambil alih penanganan yang saat itu dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 
Kurnia mengatakan, Aprizal sudah menjelaskan bahwa setelah Tim Pengaduan Masyarakat KPK melakukan pendampingan, ternyata tidak ditemukan adanya unsur penyelenggara negara. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) KPK, maka tidak memungkinkan bagi KPK untuk menindaklanjuti kejadian tersebut.
 
Kedua, Firli kala itu menyebut bahwa pendampingan oleh Tim Pengaduan Masyarakat terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menemukan tindak pidana dalam perkara itu. ICW menduga Firli tidak mengetahui kejadian sebenarnya.
 
"Sehingga menjadi janggal jika Firli langsung begitu saja menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi dan dapat ditangani oleh KPK," ujar Kurnia.
 
Ketiga, tindakan Firli Bahuri dan Karyoto saat menerbitkan surat perintah penyelidikan dan pelimpahan perkara ke Kepolisian dinilai tidak didahului dengan mekanisme gelar perkara di internal KPK. Menurut Kurnia, dalam aturan internal Lembaga Antikorupsi telah diatur bahwa untuk dapat melakukan dua hal tersebut mesti didahului dengan gelar perkara.
 
Keempat, tindakan Firli untuk mengambil alih penanganan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diduga atas inisiatif pribadi. Kemudian tanpa melibatkan atau pun mendengar masukan dari pimpinan KPK lainnya.
 
"Padahal Pasal 21 UU KPK menyebutkan bahwa pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial," ucap Kurnia.
 
ICW menduga Firli dan Karyoto melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (1) huruf c, Pasal 5 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (1) huruf e. Selain itu, keduanya juga diduga melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
 
ICW mendesak Dewas KPK menyelenggarakan sidang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firli dan Karyoto. Dewas juga didesak memanggil dan meminta keterangan dari keduanya serta saksi-saksi lainnya yang dianggap relevan dengan pelaporan ini.
 
"Kemudian Dewas menjatuhkan sanksi kepada Firli Bahuri dan Karyoto," kata Kurnia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif