Ilustrasi KPK. MI
Ilustrasi KPK. MI

KPK Sita Lahan Sawit Terkait Kasus Nurhadi

Nasional Suap di MA
Candra Yuri Nuralam • 12 Agustus 2020 10:50
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan sawit di Padang Lawas, Sumatra Utara. Lahan sawit itu diduga terkait dalam kasus suap yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman.
 
"(Penyitaan) Untuk melanjutkan proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan perkara di MA pada tahun 2011 sampai 2016 dengan tersangka NHD (Nurhadi) dan kawan-kawan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Ali tak merinci pemilik lahan sawit itu. Penyidik KPK juga masih menghitung luas lahan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sampai saat ini masih giat sita di lokasi di beberapa kecamatan di sana, dan di pelosok kampung," ujar Ali.
 
Ali mengatakan KPK telah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kristianti Yuni Purnawanti, dalam proses penyitaan. Koordinasi itu dilakukan untuk meminjam ruang pemeriksaan saksi.
 
"Agenda yang dilaksanakan tim penyidik KPK yaitu pemeriksaan saksi-saksi dalam rangka penyitaan barang bukti, berupa dokumen-dokumen dan lahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas yang diduga terkait dengan tersangka Nurhadi," ujar Ali.
 
Baca: Vila dan Kendaraan Mewah Nurhadi Disita
 
Nurhadi diduga menerima suap Rp33,1 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto lewat menantunya, Rezky Herbiono. Suap dimaksudkan memenangkan Hiendra dalam perkara perdata kepemilikan saham PT MIT. Nurhadi juga diduga menerima sembilan lembar cek dari Hiendra terkait peninjauan kembali (PK) perkara di MA.
 
Selain itu, Nurhadi diduga mengantongi Rp12,9 miliar dalam kurun waktu Oktober 2014 sampai Agustus 2016. Gratifikasi diduga terkait pengurusan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA serta permohonan perwalian.
 
Nurhadi dan Rezky disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara itu, Hiendra disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif