Pejabat Kemenkeu 'Digarap' KPK
Juru bicara KPK Febri Diansyah/ANT/Aprilio Akbar
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kasi Perencanaan DAK Non Fisik Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rifa Surya. Dia akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P Tahun Anggran 2018 .

"Rifa Surya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AG (Ahmad Ghiast)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Senin, 4 Juni 2018.

Penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan enam saksi lain, yakni pihak swasta Ni Nyoman Ayu Suastini, pemilik CV Galuh Mandiri Kadek Mika Permana alias Ja'a, dan pensiunan PNS Erwandi.


Saksi lainnya merupakan tiga PNS, yakni Supranowo, Repinus Telenggen, dan Hantor Matuan. "Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang sama," ucap Febri.

KPK menetapkan empat tersangka ‎kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P Tahun Anggaran 2018. Keempatnya ialah anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Demokrat Amin Santono, PNS Kemenkeu Yaya Purnomo, Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan satu pihak swasta Ahmad Ghiast.

Baca: Pejabat Kemenkeu Terjaring OTT, Menkeu Dukung KPK

Ahmad Ghiast diduga menyuap Amin Santono Rp500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai proyek sekitar Rp25 miliar. Uang Rp500 juta itu diduga bagian dari total komitmen fee Rp1,7 miliar.

Uang Rp500 juta itu diberikan Amin Ghiast kepada Amin Santono dalam dua tahap. Tahap pertama, Ahmad Ghiast mentransfer Rp100 juta melalui Eka Kamaluddin selaku perantara suap dan tahap kedua menyerahkan secara langsung di sebuah restoran di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

‎Sedangkan PNS Kemenkeu Yaya Purnomo berperan bersama-sama serta membantu Amin Santono meloloskan dua proyek di Pemkab Sumedang, yakni proyek pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang, serta proyek di Dinas PUPR Sumedang.

Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Ghiast selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id