Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme

Anggi Tondi Martaon 24 Mei 2018 14:03 WIB
berita dpr
Pansus Bangun Konstruksi Hukum Baru pada UU Terorisme
Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi`i (Foto:Dok)
Jakarta: Pansus revisi Undang-Undang nomor UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) sedang membangun konstruksi hukum yang baru. Selain konten pencegahan, juga ada tim pengawas, pemulihan korban, dan keterlibatan TNI.

Ketua Pansus RUU Terorisme Muhammad Syafi’i mengemukakan hal ini di sela-sela Rapat Tim Perumus RUU Terorisme di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 Mei 2018. Pada aturan yang lama hanya menekankan pada penindakan. Ini dianggap sudah tidak relevan. 

“Padahal, kita tahu penindakan ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Selalu ada reproduksi teroris-teroris baru. Maka kita bangun konstruksi yang baru,” Kata pria yang akrab disapa romo Syafi'i, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Kamis, 24 Mei 2018.


Menurut Politikus Gerindra itu pencegahan yang dimaksud bisa berupa kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Dengan aksi pencegahan, orang yang terpapar atau terhasut teroris, bisa mengurungkan niatnya melakukan teror di tengah masyarakat.

Sementara soal pelibatan TNI, Romo Syafi’i menilai bahwa RUU yang saat ini sedang dibahas ini menjadi gerbang masuknya peran angkatan bersenjata itu dalam penanganan teroris. Sementara teknis pelibatannya diatur dalam Peraturan Presiden. 

Menurutnya TNI penting dilibatkan. Sebab, skala gerakan terorisme terus meningkat. 

Konstruksi lainnya dalam RUU ini adalah dibentuknya tim pengawas. Berdasarkan pengalaman, penanganan teror sering kali terjadi abuse of power.

"Nantinya Tim pengawas inilah yang kelak akan memantau sejauhmana konsistensi aparat di lapangan dalam memerangi terorisme. Penegakan HAM tetap harus dikedepankan," sebut dia.

Selain itu, Romo Syafi'i juga menyebutkan hal lain yang tak kalah penting untuk dimasukkan kedalam RUU ini yaitu pemulihan korban terorisme. Pada UU Nomor 15 Tahun 2003 korban terorisme hanya mendapat kompensasi dan restitusi.

"Pada UU yang baru ini kita buat lebih detail. Selain pemulihan medis, ada pemulihan psikososial, pemulihan psikologi. Kompensasi dan restitusi tetap tidak dihilangkan. Semua korban teroris adalah tanggung jawab negara,” kata Romo.



(ROS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id