Menko Polhukam Mahfud MD/Medcom.id/Theo
Menko Polhukam Mahfud MD/Medcom.id/Theo

Mahfud: Benny Wenda Makar

Nasional mahfud md papua ULMWP
M Sholahadhin Azhar • 03 Desember 2020 13:55
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut deklarasi Pemerintahan Papua Barat tak bisa dibenarkan. Deklarasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pimpinan Benny Wenda itu berupaya menjatuhkan pemerintahan yang sah.
 
"Menghadapi Benny, yang pertama, dia telah melakukan makar," tegas Mahfud melalui konferensi video, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Mahfud meminta kepolisian merespons deklarasi tersebut. Penegakan hukum wajib dilakukan. Kepolisian bisa menggunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara untuk menjerat Benny.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia, Benny membuat negara ilusi. Pasalnya, negara yang diakui membutuhkan tiga syarat, yakni memiliki rakyat yang dipimpin, wilayah yang dikuasai, dan pemerintahan yang diakui.
 
Baca: KSP: United Liberation Movement for West Papua 'Labrak' Hukum Internasional
 
"Dia tidak ada. Rakyatnya siapa? Dia memberontak," kata Mahfud.
 
Terkait wilayah, Mahfud menyebut daerah Papua Barat sepenuhnya milik Indonesia. Adapun soal pemerintahan, tak ada yang mengakui Benny sebagai pemimpin.
 
"Kemudian syarat lain adanya pengakuan dari negara lain, masuk dalam organisasi internasional," kata Mahfud.
 
Deklarasi pemerintahan Papua Barat diumumkan Benny melalui akun Twitter pribadinya, Selasa, 1 Desember 2020. Benny memanfaatkan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember 2020.
 
"Today, we announce the formation of our Provisional Government of #WestPapua. From today, December 1, 2020, we begin implementing our own constitution and reclaiming our sovereign land," cuit Benny.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif