Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Medcom.id/Siti Yona Hukmana
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Medcom.id/Siti Yona Hukmana

Kadinkes dan Kadishub Diperiksa Terkait Kerumunan di Petamburan

Nasional polri protokol kesehatan Muhammad Rizieq Shihab
Siti Yona Hukmana • 03 Desember 2020 23:20
Jakarta: Polisi mengagendakan pemeriksaan empat saksi dalam penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan acara akad nikah anak pentolan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Namun, hanya dua saksi yang memenuhi panggilan penyidik.
 
"Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI Jakarta (Widyastuti) dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta (Syafrin Liputo memenuhi panggilan pemeriksaan)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 3 Desember 2020.
 
Syafrin memenuhi panggilan penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum pada pukul 11.30 WIB. Sedangkan, Widyastuti tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan keduanya luput dari media.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, dua saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan, yakni petugas tenda, K, dan ahli dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.
 
"Untuk Puslabfor-nya itu penyidik yang nanti akan datang ke sana," ungkap Yusri.
 
Baca: Polisi Sebut Tenda Bukti Acara Rizieq Dipersiapkan untuk Banyak Massa
 
Akad nikah anak Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad SAW di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 14 November 2020 ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.
 
Sejumlah peserta juga kedapatan tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Akibatnya, terjadi klaster baru penyebaran covid-19 di lokasi tersebut.
 
Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Polisi tengah mencari tersangka yang bisa dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.
 
Lalu, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-Undang, dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif