Hary Tanoesoedibjo. Foto: Antara/Adeng Bustomi
Hary Tanoesoedibjo. Foto: Antara/Adeng Bustomi

Hary Tanoesoedibjo Minta Kejagung Tunda Pemeriksaan

Nasional kasus korupsi
Renatha Swasty • 10 Maret 2016 20:12
medcom.id, Jakarta: Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo mestinya diperiksa Kejaksaan Agung, hari ini. Tapi dia tak hadir.
 
"Saksi Hary Tanoesoedibjo tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan di luar kota, serta memohon agar pemeriksaan dilaksanakan pada hari Senin atau Selasa di minggu ke-4 Maret 2016," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Amir Yanto pada wartawan, Kamis (10/3/2016).
 
Hary seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom. Dia adalah bekas Komisaris Mobile 8.Amir mengatakan, surat permintaan pengunduran jadwal pemeriksaan diberikan langsung kuasa hukum Hary, Hotman Paris Hutapea.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Diketahui, PT Mobile8 Telecom diduga memanipulasi transaksi penjualan produk telekomunikasi. Di antaranya, telepon seluler dan pulsa kepada distributor di Surabaya, PT DNK, senilai Rp80 miliar selama 2007-2009.
 
Pada Desember 2007 PT Mobile8 Telecom dua kali mentransfer uang, masing-masing Rp50 miliar dan Rp30 miliar.
 
Untuk mengemas seolah-olah terjadi transaksi perdagangan, pihak PT Mobile8 membuat invoice dan faktur pembayaran. Itu dilakukan agar seakan terdapat pemesanan barang dari PT DNK. Faktanya, PT DNK tidak pernah menerima barang dari PT Mobile8 Telecom.
 
Pertengahan 2008, PT DNK kembali menerima faktur pajak dari PT Mobile8 Telecom dengan nilai total Rp114 miliar. Padahal, PT DNK tidak pernah bertransaksi sebesar itu. Selain itu, perusahaan tersebut juga tidak pernah menerima barang dan bahkan tidak pernah melakukan pembayaran.
 
Diduga faktur pajak itu digunakan oleh PT Mobile8 Telecom untuk pengajuan kelebihan pembayaran (restitusi) pajak kepada kantor Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya, supaya masuk bursa di Jakarta.
 
Pada 2009 PT Mobile8 Telecom menerima pembayaran restitusi sebesar Rp10,7 miliar. Perusahaan itu seharusnya tak berhak menerima kelebihan pembayaran pajak tersebut. Saat itu, Hary diketahui sebagai pemegang saham PT Mobile 8.
 

(KRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif