Eks Hakim Tinggi Manado Kembalikan Uang Suap ke KPK

Damar Iradat 09 Mei 2018 19:16 WIB
ott kpk
Eks Hakim Tinggi Manado Kembalikan Uang Suap ke KPK
Mantan Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Mantan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono mengembalikan uang yang ia terima dari politikus Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas pengembalian uang tersebut, jaksa tak lagi menuntut Sudiwardono membayar uang pengganti.
 
Jaksa pada KPK Ali Fikri mengatakan, Sudiwardono terbukti menerima uang secara bertahap dari Aditya. Pemberian pertama, Sudiwardono menerima sebanyak SGD80 ribu, sebagian uang itu telah digunakan olehnya dan tersisa SGD23 ribu.
 
Sementara, SGD30 ribu dari SGD40 ribu yang dijanjikan diterima oleh Sudiwardono sesaat sebelum ditangkap KPK sudah disita KPK.
 
"Bahwa dari jumlah uang tersebut, yaitu SGD23 ribu, Rp361.453.000, dan Rp195.000.000, maka jumlah seluruhnya ekuivalen SGD80 ribu telah disetorkan kepada KPK," ungkap Jaksa Ali Fikri saat membacakan surat tuntutan terhadap Sudiwardono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Mei 2018.

Baca: Eks Hakim Tinggi Manado Dituntut 8 Tahun Penjara

Uang dikembalikan ke rekening KPK oleh salah seorang keluarga Sudiwardono. Dengan pengembalian uang tersebut, jaksa tidak mewajibkan Sudiwardono membayarkan uang pengganti.
 
"Oleh karena itu, dalam perkara ini terhadap terdakwa Sudiwardono tidak lagi dijatuhi hukuman uang pengganti," ucap jaksa.
 
Sebelumnya, Sudiwardono dituntut hukuman delapan tahun penjara. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara.
 
Jaksa mengatakan, Sudiwardono menerima suap secara sadar dan tanpa paksaan. Ia menerima suap sebesar SGD110 ribu dari politikus Partai Golkar Aditya Anugrah Moha, dengan rincian, SGD80 ribu diserahkan di Yogyakarta, dan SGD30 ribu dari yang dijanjikan SGD40 ribu.
 
Sudiwardono dinilai telah melanggar Pasal 12 huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.






(FZN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id