Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Fikar Hajar (kedua dari kiri). Medcom.id/ Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Fikar Hajar
Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Fikar Hajar (kedua dari kiri). Medcom.id/ Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Fikar Hajar

Gesekan Antarpenyidik KPK Dinilai Sebagai Masalah Sosiologis

Nasional kpk
Theofilus Ifan Sucipto • 07 Mei 2019 09:44
Jakarta: Gesekan yang terjadi antara penyidik independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penyidik dari Polri serta penyidik kejaksaan dinilai karena faktor sosiologis. KPK disebut tidak melanggar apapun soal perekrutan penyidik KPK.
 
"Saya kira tidak ada masalah, hanya masalah sosiologis dan psikologis," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Fikar Hajar dalam diskusi di Jakarta Selatan, Senin 6 Mei 2019.
 
Dia menilai gesekan terjadi karena ada sekelompok penyidik yang merasa jika KPK mengangkat sendiri penyidiknya, maka jumlah penyidik dari Polri dan kejaksaan akan berkurang. Apalagi, lanjutnya, ada yang merasa seleksi penyidik dinilai KPK lebih ringan dibanding saat penyidik lama menjalani seleksi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Waktu itu beberapa kali KPK minta penyidik ke kepolisian. Dari 100 orang yang mendaftar paling yang diterima tiga," ujar Fikar.
 
Meski begitu, kata Fikar, secara yuridis KPK tidak melanggar apapun. Pasalnya penyidik KPK terdiri dari tiga pihak yaitu yang diangkat KPK, pihak kepolisian, dan pihak kejaksaan.
 
Dalam undang-undang (UU) KPK, penyidik independen dan penuntut umum diangkat dan diberhentikan KPK. Namun, kata Fikar, ada aturan turunannya yaitu penyidik dan penuntut dari Polri dan kejaksaan diberhentikan sementara dari instansinya selama bertugas di KPK.
 
Dia menjelaskan unsur penyidik di KPK terbagi atas tiga kelompok yaitu pegawai tetap KPK, pegawai negeri yang dipekerjakan yang terdiri dari Polri dan kejaksaan, serta pegawai kontrak. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.
 
"Artinya penyidik dan penuntut tidak hanya berasal kepolisian dan kejaksaan," jelas dia.
 
Fikar pun menyarankan agar seluruh penyidik independen serta penyidik dari kepolisian maupun kejaksaan bersaing secara sehat dalam menyidik kasus. Sebab, kata dia, persaingan antarkelompok dalam satu komunitas adalah hal biasa.
 
"Mestinya berlomba-lomba dalam kebaikan," tandas Fikar.
 
Sebelumnya, beredar surat dari mantan penyidik Polri yang pernah bertugas di KPK. Surat itu ditujukan pada Ketua KPK Agus Rahardjo yang berisi pernyataan bahwa pimpinan KPK ingin menghilangkan seluruh penyidik Polri di KPK.
 

(SCI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:25
  • SUBUH04:35
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif