Polisi Kejar Pemasok Senjata Pembunuhan di Sampang

Sunnaholomi Halakrispen 01 Desember 2018 07:54 WIB
pembunuhan
Polisi Kejar Pemasok Senjata Pembunuhan di Sampang
Ilustrasi. Medcom.id/M Rizal.
Jakarta: Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Polda Jawa Timur masih mengusut kasus pembunuhan di Sampang. Kini, polisi tengah mengejar pemasok senjata api terkait pembunuhan Subaidi.

"Tim memburu siapa yang memasok dan menjual senjata dan amunisi kepada pelaku untuk menembak," ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 30 November 2018.

Ia memaparkan pemasok senjata yang digunakan Idris Afandi itu telah teridentifikasi. Namun identitasnya belum dapat dipublikasikan sebab tersangka terus berpindah lokasi.


"Sementara satu orang yang dikejar, kalau sudah ditangkap baru jelas dia perannya apa," tutur dia.

Sementara itu, senjata api yang digunakan Idris ialah jenis bareta. Jenis tersebut diketahui dari tulisan yang tercantum di senjata. Polisi masih menunggu hasil uji balistik peluru yang masih dalam pemeriksaan di laboratorium forensik.

"Uji balistik untuk memastikan apakah senjata itu rakitan atau pabrikan. Memang ada tulisan Bareta, tapi apakah itu rakitan atau pabrikan masih menunggu hasil uji balistik Selasa (4 Desember) keluar," ujar Dedi.

Sebelumnya, nama akun Facebook Idris Afandi berkomentar ingin merasakan pedang katana yang diperkenalkan oleh unggahan video Habib Bahar Smith. Namun salah satu relawan atau pendukung Bahar mengaku akun Idris tersebut diretas orang lain. 

Kemudian, akun Facebook bernama Subaidi mengunggah kembali komentar Idris dengan memberikan keterangan yang mengejek Idris sebagai pengecut. Ketika Idris dan Subaidi bertemu di suatu pasar, keduanya bertengkar dan Idris menembak Subaidi.

Polisi pun berhasil menangkap Idris yang sempat melarikan diri ke Karang Penang, Kabupaten Pamekasan. Pembunuhan yang diduga karena perbedaan dukungan dalam Pilpres 2018 itu menjerat Idris dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.



(SCI)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id