Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pejabat DKP Kepri 'Palak' Pengusaha Rp70 Juta

Nasional kasus suap
Fachri Audhia Hafiez • 22 Januari 2020 17:38
Jakarta: Direktur PT Adventure Glamping I Wayan Santika mengaku dimintai uang Rp70 juta oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Budy Hartono. Uang tersebut terkait izin prinsip pemanfaatan lokasi usaha.
 
Wayan menceritakan awalnya dia ingin membangun resort Pulau Galang, Kcamatan Galang, Kota Batam. "Ada komunikasi, Pak Budi bilang untuk pengurusan ini dikenakan biaya Rp70 juta," kata Wayan saat diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Wayan terkejut dengan angka fantastis tersebut. Jumlah itu belum termasuk izin pemanfaatan ruang laut Rp30 juta per hektare.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Saya tidak berani tanya banyak, saya cuma bilang 'waduh kok tinggi ya pak'. Budy Hartono bilang 'biasanya segitu'. Jadi saya sebagai orang awam, karena diminta tidak boleh banyak komplain," beber Wayan.
 
Setelah pembicaraan itu, Wayan mengatur waktu pertemuan dengan Budy untuk menyerahkan uang Rp70 juta. Keduanya sempat berinteraksi melalui WhatsApp.
 
Wayan bilang, Budy mengirimkan bukti izin prinsip tersebut akan selesai. Keduanya kemudian bertemu di Kota Tanjungpinang.
 
"Ketemu Pak Budy saya dimintai uang Rp70 juta itu. Kemudian saya dikasih izin prinsip yang dimaksud tadi," pungkas Wayan.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap untuk memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat. Kemudian seorang swasta atau nelayan, Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut.
 
Dalam perkara gratifikasi, Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif