Ilustrasi: Medcom.id
Ilustrasi: Medcom.id

Penerbitan Surat Jalan Kewenangan Kabareskrim dan Wakabareskrim

Nasional kasus korupsi Djoko Tjandra
Kautsar Widya Prabowo • 16 Juli 2020 01:29
Jakarta: Surat jalan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri dipastikan hanya untuk personel internal. Surat itu hanya dapat dikeluarkan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan wakilnya, Inspektur Jenderal Wahyu Hadiningrat.
 
"Surat jalan kan untuk penugasan direktur maupun kepala biro (karo) di Bareskrim Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Juli 2020.
 
Menurut dia, pada umumnya surat jalan digunakan untuk menugaskan jajaran kepolisian ke luar kota. Dengan begitu, masyarakat sipil tidak dapat menggunakan surat tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Surat jalan Bareskrim Polri telah disalahgunakan untuk membantu mobilitas buronan kasus hak tagih Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra. Dokumen itu dikeluarkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo.
 
Surat berisi kepergian Djoko dari Jakarta menuju Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat, 19 Juni 2020, dan kembali Senin, 22 Juni 2020. Dalam surat jalan tersebut, Djoko berstatus sebagai konsultan.
 
Baca: Penerbit Surat Jalan Djoko Tjandra Ditahan 14 Hari
 
Kendati demikian, Argo membantah Listyo Sigit dapat ikut terseret mempertanggungjawabkan tindakan anak buahnya. Pasalnya, surat jalan dikeluarkan atas inisiatif pribadi Prasetyo.
 
"Tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditanganinya dan tidak izin pimpinan (Listyo Sigit)," beber Argo.
 

(OGI)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif