Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Medcom.id/Nur Azizah
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Medcom.id/Nur Azizah

Rapat Tertutup DPR dengan KPK Berpotensi Langgar UU

Nasional kpk
Fachri Audhia Hafiez • 08 Juli 2020 12:49
Jakarta: Rapat dengar pendapat (RDP) tertutup antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melanggar undang-undang. Rapat mestinya digelar terbuka.
 
"Tindakan rapat tertutup itu potensial dikualifikasi telah melanggar prinsip penting di dalam Undang-Undang KPK yang melanggar asas keterbukaan," kata mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dalam keterangan pers, Rabu, 8 Juli 2020.
 
Bambang mengatakan perlu alasan tegas perihal rapat tertutup itu. Hal itu perlu dilakukan agar tidak memunculkan kecurangan atau konflik kepentingan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pertemuan secara tertutup bukan hanya menimbulkan tudingan miring saja, tapi pertanyaan di publik apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan?" tutur Bambang.
 
Komisioner KPK periode 2011-2015 itu menilai RDP itu memperlihatkan perbedaan fundamental antara pimpinan KPK sekarang dengan sebelumnya. Bambang mengungkapkan rapat tertutup tabu dilaksanakan oleh pimpinan periode-periode sebelumnya.
 
"Diharapkan agar pimpinan KPK menghentikan segala tindakan yang potensial dituduh sebagai bersenda gurau. Karena akan kian menggerus kepercayaan publik kepada lembaga KPK," ucap Bambang.
 
(Baca: ICW: Gedung KPK untuk Kerja Pemberantasan Korupsi Bukan RDP)
 
RDP antara Komisi III DPR dengan KPK dilaksanakan tertutup di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Juli 2020. Pelaksanaan rapat terbilang tidak lazim karena biasanya dilaksanakan di Kompleks Parlemen.
 
Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengatakan RDP tersebut wajar. Rapat digelar tertutup karena ada hal-hal sensitif yang dibahas.
 
"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," ujar Herman.
 
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango mengungkapkan RDP tersebut merupakan inisiatif legislator. Ia tak mengetahui alasan RDP digelar di kantornya.
 
"Kita cuma memfasilitasi saja apa yang diinginkan Komisi III, bahwa mereka meminta rapat dengar pendapat itu dilaksanakan di KPK," ucap Nawawi.
 

(REN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif