Ilustrasi/Medcom.id
Ilustrasi/Medcom.id

Pengesahan RUU Pemasyarakatan Mendesak di Tengah Pandemi Korona

Nasional Virus Korona lembaga pemasyarakatan
Medcom • 27 Maret 2020 22:01
Jakarta: Pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi mendesak di tengah mewabahnya virus korona (covid-19). Hal ini menjadi relevan karena permasalahan kelebihan kapasitas tak juga terselesaikan.
 
"Kondisi lapas (lembaga pemasyarakatan) yang over capacity sangat berpotensi menciptakan penularan covid-19 antarwarga binaan. Untuk itu, saya meminta Kementerian Hukum dan HAM segara duduk bersama DPR mempercepat proses pembahasan RUU Pemasyarakatan untuk kemudian disahkan menjadi Undang-undang (UU). Guna mengurangi permasalahan over kapasitas tersebut," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, Jumat, 27 Maret 2020.
 
Menurutnya, kelebihan kapasitas adalah persoalan klasik di hampir seluruh lapas di Indonesia. Tanpa mengesahkan RUU Pemasyarakatan, mustahil persoalan itu terusai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Langkah jangka pendek yang bisa dilakukan pemerintah, sebut politisi Partai NasDem ini, adalah dengan mencabut PP No 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. "Selama ini PP tersebut telah memasung hak-hak warga binaan atau terpidana," kata dia.
 
"Pemasungan itu kemudian menciptakan banyak masalah di lapas. Mulai dari persoalan kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas, hingga pendanaan," ucapnya.
 
Tanpa dua langkah itu, Sahroni khawatir lapas berubah menjadi ‘neraka’ bagi warga binaan. "Mengapa saya memakai istilah 'neraka'? Karena ancaman kematian yang begitu besar bagi warga binaan. Apalagi saat ini tengah mewabah covid-19," kata dia.
 
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, telah meminta anggota DPR untuk segera bertindak. Gerak cepat dengan mengesahkan UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana di lapas dan rutan.
 
"Mau tidak mau RUU pemasyarakatan harus segera disahkan. Dan ini harus menjadi prioritas dan mendesak. Karena, keberadaan UU ini otomatis akan mencabut PP No 99," katanya.
 
(UWA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif