Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang Nurdin Basirun. Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Empat Kepala Dinas Kepri Serahkan Uang Buat Kegiatan Nurdin

Nasional Kasus Suap
Fachri Audhia Hafiez • 05 Februari 2020 16:12
Jakarta: Empat kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengaku beberapa kali memberikan uang untuk Gubernur nonaktif Kepulauan Riau Nurdin Basirun. Uang untuk kegiatan safari subuh yang dicetuskan Nurdin.
 
Keempatnya yakni mantan Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Azman Taufik; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Sardison; Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Riau Tjetjep; serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maifrizon.
 
"Kadang Rp2 juta, kadang Rp1,5 juta. Saya tidak ingat berapanya, tapi ada beberapa kali," kata Azman saat diperiksa untuk terdakwa Nurdin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sardison juga mengaku menyerahkan uang tiga kali masing-masing Rp1 juta. Sementara Maifrizon menyerahkan Rp2 juta dan Tjetjep menyerahkan total Rp85 juta.
 
"Tujuan saya bukan untuk pribadi beliau (Nurdin) saya selalu ikut serta dalam kegiatan masjid atau safari subuh. Beliau selalu menyumbang untuk pembangunan masjid dan sajadah," ujar Tjetjep.
 
Fulus dikumpulkan ke staf Nurdin, Ayub dan Kepala Bagian TU Pimpinan Nyi Osih. Uang yang dikumpulkan kemudian dibagikan ke warga atau disumbangkan.
 
"Dari uang pribadi," ujar Tjetjep.
 
Nurdin didakwa menerima suap Rp45 juta dan 11 ribu dolar Singapura. Suap untuk memuluskan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Kepri.
 
Suap diduga diterima pada April-Juli 2019. Uang rasuah itu berasal dari dua pengusaha, Kock Meng dan Johannes Kodrat, juga seorang swasta atau nelayan bernama Abu Bakar.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.
 
Nurdin turut didakwa menerima gratifikasi Rp4,2 miliar. Uang rasuah diduga berasal dari pengusaha yang meminta penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi serta ditambah dengan penerimaan dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
 
Nurdin didakwa melanggar Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif