Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto
Lambang KPK. Foto: MI/Rommy Pujianto

Zulkifli Hasan Diminta Kooperatif

Nasional Kasus Suap
Medcom • 06 Februari 2020 00:19
Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan diharap hadir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zulkifli diminta kooperatif untuk menjaga nama baik partai.
 
"Tentu sedikit-banyak akan memengaruhi citra partai," kata politikus PAN Adib Zen saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 5 Februari 2020.
 
Adib berharap kasus yang menyeret Zulkifli tidak dikaitkan dengan partai. Kasus ini, kata dia, murni persoalan personal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sekali lagi ini masalah pribadi beliau. Tapi, kalau beliau ditersangkakan ya dia harus mundur dari Ketum PAN," kata Politikus PAN itu.
 
KPK kembali memanggil Zulkifli untuk kedua kalinya. Mantan menteri kehutanan itu dipanggil sebagai saksi kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014. Kasus itu sebelumnya menjerat bekas gubernur Riau, Annas Maamun.
 
Surat panggilan sudah dikirim penyidik sejak Kamis, 30 Januari 2020. Sehingga, tidak ada alasan Zulkifli untuk kembali mangkir.
 
Lembaga Antirasuah menikai kehadiran Zulkifli diperlukan untuk menggali secara lengkap kasus suap alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau. Mengingat, Zulkifli saat itu menjabat sebagai menteri kehutanan.
 
KPK menetapkan PT Palma Satu, Legal Manager PT Duta Palma Group 2014, Suheri Terta, dan pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka baru pada kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014.
 
Kasus ini merupakan pengembangan dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di 2014. Dalam OTT tersebut, KPK menetapkan Gubernur Riau 2014-2019 Annas Maamun, dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Medali Emas Manurung sebagai tersangka.
 
Tersangka Surya Darmadi diduga merupakan beneficial owner sebuah korporasi dan korporasi juga diduga mendapat keuntungan dari kejahatan tersebut, maka pertanggungjawaban jawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.
 
Atas perbuatannya, PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.
 
Sementara, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 56 KUHP.
 

(JMS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif