Barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Dok. KPK
Barang bukti operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Dok. KPK

KPK Sita Rp14,5 Miliar dari OTT Korupsi Bansos Kemensos

Nasional dana bansos kasus korupsi OTT KPK kementerian sosial
Candra Yuri Nuralam • 06 Desember 2020 02:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp14,5 miliar dalam tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Sosial (Kemensos). Uang itu merupakan hadiah terkait bantuan sosial (bansos) di wilayah Jabodetabek pada 2020.

"Uang sebelumnya telah disiapkan oleh dua pihak swasta, AIM (Ardian I.M) dan HS (Harry Sidabuke), di salah satu apartemen di Jakarta dan Bandung. Uang disimpan dalam tujuh koper, tiga tas ransel, dan amplop kecil yang jumlahnya Rp14,5 miliar," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Desember 2020.

Firli menjelaskan uang panas itu disiapkan dalam mata uang rupiah dan asing. Rinciannya, Rp11,9 miliar, US$171.085 (setara Rp2,42 miliar. Kurs US$1=Rp14.200), dan SDG 23.000 (setara Rp243 juta, kurs 1 dolar Singapura=Rp10.600).

Firli menjelaskan penyerahan uang terjadi pada hari Sabtu, 5 Desember 2020, sekitar pukul 02.00 WIB di salah satu apartemen di Jakarta. Setelah menangkap Ardian dan Harry, KPK langsung bergerak untuk menangkap Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Sekretarias Kemensos, SN, serta beberapa pihak lainnya.

Dalam kasus ini Shelvy tidak dijadikan tersangka. Namun, KPK tetap membawa Shelvy karena berada di lokasi saat tangkap tangan terjadi.

"Pengamanan MJS, SN, dan pihak lain di beberapa tempat di Jakarta," ujar Firli.
 
Baca: Mensos Juliari Tersangka Korupsi Bansos Covid-19

KPK menetapkan Lima tersangka dalam kasus ini. Dari lima orang itu KPK menetapkan tiga orang penerima yakni Menteri Sosial Juliari P Batubara (JPB), dua Pejabat Pembuat Komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso (MJS), dan Adi Wahyuni (AW)

Sementara itu, dua orang penerimanya yakni pihak dua swasta Ardian I.M (AIM), dan Harry Sidabuke (HS). Firli meminta Juliar dan Adi menyerahkan diri.

Juliari disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Matheus dan Adi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sementara itu, untuk pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif