KPK Kembali Panggil Dirut Pertamina
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Nicke bakal diperiksa terkait kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.

"Hari ini direncanakan penjadwalan ulang untuk mantan Direktur Pengadaan Strategis 1, Nicke Widyawati," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis, 13 September 2018.

Febri mengungkapkan Nicke bakal diperiksa untuk dua tersangka. Yakni, Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih dan eks Menteri Sosial Idrus Marham.


Selain Nicke penyidik turut memanggil pengusaha Samin Tan. Samin bakal diperiksa untuk dua tersangka yang sama. 

"Keterangan kedua saksi tersebut dibutuhkan dalam penyidikan yang sedang berjalan," tutur Febri.

Sebelumnya, Nicke dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi, Senin, 3 September 2018. Namun, Nicke tidak memenuhi panggilan tersebut lantaran ada kegiatan lain. 

Samin juga sudah dipanggil KPK pada Jumat, 7 September 2018. Namun, dia mangkir dalam panggilan itu. 

(Baca juga: KPK Kantongi Isi Ancaman Novanto)

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya yakni Eni Maulani Saragih, Idrus Marham, dan bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo (JBK). 

Dalam kasus ini, Eni diduga kuat telah menerima hadiah atau janji dari Kotjo. Eni diduga menerima uang Rp6,25 miliar dari Kotjo untuk memuluskan Blakcgold sebagai penggarap proyek senilai USD900 juta tersebut.

Penyerahan uang ke Eni dilakukan secara bertahap dengan rincian, pemberian pertama pada November-Desember 2017 sekitar Rp4 miliar. Kedua, pada Maret-Juni 2018‎ sekitar Rp2,25 miliar.

Pada proses pengembangan kasus, KPK akhirnya menetapkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham. Diduga, Idrus dijanjikan akan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni yakni senilai USD1,5 juta jika PPA Proyek PLTU Riau-I berhasil dllaksanakan oleh Kotjo dan kawan-kawan.

Idrus juga diduga mengetahui dan memiliki andil atas jatah atau fee yang diterima Eni. Tak hanya itu, mantan Sekjen Partai Golkar ini juga disinyalir mendorong proses penandatangan Purchase Power Agreement (PPM) atau jual beli dalam proyek pembangunan PLTU mulut tambang Riau-I.

(Baca juga: Bukti Golkar Terlibat Kasus PLTU Riau-I Menguat)
 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id