Sidang pembacaan dakwaan eks anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.
Sidang pembacaan dakwaan eks anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez.

Markus Nari Didakwa Merintangi Persidangan KTP-el

Nasional korupsi e-ktp
Fachri Audhia Hafiez • 14 Agustus 2019 15:54
Jakarta: Eks anggota DPR Fraksi Golkar, Markus Nari, didakwa merintangi persidangan perkara penganggaran dan pengadaan barang jasa paket penerapan KTP berbasis elektronik (KTP-el). Ia diyakini merintangi secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan Miryam S Haryani dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
 
"Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi," ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ahmad Burhanuddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
 
Merintangi Persidangan Saksi Miryam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Jaksa menyebut Markus merintangi sidang mantan anggota DPR Miryam S Haryani. Dia meminta pengacara Anton Tofik memantau perkembangan persidangan KTP-el. Kala itu, terdakwa pejabat Kemendagri, Sugiharto dan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Irman diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.
 
Anton menyanggupi dan meminta biaya operasional dengan mengatakan 'tolong pak bantu-bantu'. Markus menyanggupi permintaan Anton dan memberikan uang operasional SGD10 ribu yang diambil melalui sopirnya Muhamad Gunadi alias Gugun.
 
Anton kemudian memantau persidangan pada 9 Maret 2019 dan melaporkan nama Markus disebut menerima USD400 ribu. Anton bolak balik ke rumah Markus untuk melaporkan perkembangan sidang.
 
Pada 12 Maret 2017, Markus meminta dicarikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diperiksa penyidik KPK pada Desember 2016. Anton menyanggupi permintaan itu.
 
Sehari sesudahnya, Anton menemui Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suswanti. Dia meminta fotokopi BAP atas nama Markus Nari dan Miryam. Pada 14 Maret 2017, kedua BAP berserta fotokopi surat dakwaan atas nama Irman dan Sugiharto diperoleh Anton. Atas bantuan itu, Anton memberikan Suswanti Rp2 juta.
 
(Baca juga:Eks Legislator Miryam Jadi Tersangka Korupsi KTP-el)
 
Pada 15 Maret 2019, Markus geram namanya disebut dalam BAP Miryam. Ia kemudian meminta Anton menyerahkan BAP Miryam ke Elza Syarief selaku kuasa hukum Miryam. Anton menyanggupi dan lagi-lagi menerima uang USD10 ribu.
 
Berlanjut pada 17 Maret 2017, Anton menyampaikan kepada Markus 'bahaya bisa masuk'. Maksud ucapan itu diartikan Markus berpeluang besar menjadi tersangka.
 
Markus kemudian menandai namanya sendiri menggunakan stabilo dalam BAP Miryam dan menuliskan kata 'dicabut'. Anton disuruh membawa BAP itu ke Elza Syarief.
 
Pada 17 Maret 2017 pukul 14.00 WIB, Markus menemui Miryam untuk mencabut keterangannya. Kompensasinya, Markus akan menjamin keluarga Miryam.
 
Pada 23 Maret 2017, Miryam bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto. Ia mencabut keterangan BAP-nya mengenai aliran dana proyek KTP-el termasuk penerimaan Markus senilai USD400 ribu.
 
"Pencabutan keterangan pada BAP tersebut mempersulit penuntut umum membuktikan unsur memperkaya atau menguntungkan orang lain di antaranya terdakwa (Markus)," kata Jaksa Kiki.
 
Dugaan Merintangi Persidangan Terdakwa Sugiharto
 
Jaksa mengungkapkan Markus juga menemui Robinson yang merupakan pengacara Amran Hi Mustary, kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara. Amran tersangkut kasus tindak pidana korupsi dana aspirasi Anggota Komisi V DPR-RI untuk Pembangunan Jalan di Wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
Dalam pertemuan tersebut, Markus meminta Robinson menyampaikan pesan kepada Sugiharto melalui Amran Hi Mustary, rekan sekamar Sugiharto di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur Jakarta Selatan. Markus meminta agar di persidanganSugiharto tidak menyebut nama Markus sebagai penerima aliran dana proyek KTP-el. Atas permintaan tersebut, Robinson menyanggupinya.
 
Namun, Sugiharto menolak permintaan Markus. Sugiharto menyampaikan, 'tidak pak, saya mau jujur terus terang saja. Apa adanya yang saya alami.'
 
Pada 12 Juli 2017, Sugiharto memberikan keterangan sesuai dengan BAP-nya. Markus disebut menerima uang dari Sugiharto senilai USD400 ribu di gedung kosong yang letaknya di samping TVRI Senayan.
 
Atas perbuatannya Markus didakwa melanggar Pasal 21 atau Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif