Komisioner KPU mendatangi Gedung KPK, Jakarta. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id
Komisioner KPU mendatangi Gedung KPK, Jakarta. Foto: Arga Sumantri/Medcom.id

Tersandung Rasuah KPU Minta Maaf

Nasional OTT KPK
Arga sumantri • 09 Januari 2020 23:05
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka suap. KPU pun meminta maaf ke publik atas kasus ini.
 
"Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung KPK Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2020.
 
Arief mengaku prihatin atas penetapan tersangka koleganya di KPU itu. Ia pun memerintahkan seluruh jajaran KPU tingkat pusat hingga daerah lebih mawas diri dan tetap menjaga integritas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Tetap harus bekerja dengan profesional, karena tahun 2020 kita juga punya momentum besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 270 daerah," ucap Arief.
 
Arief memahami apa yang dilakukan KPK jadi upaya menjaga muruah institusi KPU. Ia pun memastikan siap bekerjasama dengan KPK untuk mempercepat dan memperjelas kasus ini.
 
"Agar proses ini dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama," jelasnya.
 
Arief mengatakan KPU siap terbuka bila KPK membutuhkan keterangan atau data apa pun terkait perkara ini. KPU janji tak menghalangi kerja KPK.
 
"Maka kami membuka diri untuk bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK," ujarnya.
 
KPK menetapkan komisioner KPU Wahyu sebagai tersangka suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Asisten Wahyu bernama Agustiani Tio Fridelina juga ditetapkan sebagai tersangka perkara yang sama.
 
Selain itu, KPK juga menetapkan caleg PDIP Harun Masiku dan diduga orang suruhannya, Saeful, sebagai tersangka. Keduanya disangka selaku pemberi suap.
 
Atas perbuataannya, Wahyu dan Agustiani selaku penerima suap disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sementara, Harun dan Saeful selaku pemberi suap disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif