Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo. Medcom.id/Juven Martua Sitompul.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo. Medcom.id/Juven Martua Sitompul.

Arif Wibowo Dicecar Tentang Rapat Pembahasan Anggaran KTP-el

Nasional korupsi e-ktp
Juven Martua Sitompul • 04 Juli 2019 14:53
Jakarta: Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Arief diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (KTP-el) yang menjerat anggota Komisi VIII DPR Markus Nari.
 
Arif mengaku ditanya seputar rapat di Komisi II. Salah satunya, rapat pembahasan anggaran proyek pengadaan KTP-el.
 
"KPK mempertanyakan rapat-rapat di Komisi II sesuai dokumen yang ada. Menyangkut kebijakan, menyangkut anggaran, umum saja semuanya," kata Arif di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Deputi Pencegahan dan Penasihat KPK Daftar Sebagai Capim
 
Arif mengklaim tidak mengetahui pembahasan penambahan anggaran proyek bernilai Rp5,9 triliun tersebut. Menurutnya, penambahan anggaran dibahas di badang anggaran (banggar) DPR.
 
"Saya enggak hapal, karena itu kaitannya di banggar," kata dia.
 
Arif merupakan salah satu legislator yang santer disebut menerima uang haram dari proyek pengadaan KTP-el. Mantan Ketua DPR Setya Novanto yang telah divonis bersalah dalam kasus ini menyebut Arif menerima USD350 ribu dari cawe-cawe proyek tersebut.
 
Menurut kesaksian Novanto dalam sidang, uang itu diterima Arif melalui terpidana Sugiharto selaku mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
 
Namun, Arif bekelit saat disinggung fakta persidangan tersebut. "Waduh enggak ngerti saya," kelitnya meninggalkan kerumunan awak media.
 
Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak Juli 2017. Markus diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan paket KTP-el tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.
 
Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el sejak Juli 2017. Markus diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam pengadaan paket KTP-el tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp2,3 triliun dari total anggaran Rp5,9 triliun.
 
Markus yang saat itu masih duduk di Komisi II diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTP-el di DPR. Berdasarkan fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman sebanyak Rp5 miliar pada 2012.
 
Namun, Markus baru menerima Rp4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek KTP-el tahun 2013 sebesar Rp1,49 triliun.
 
Baca:Wapres Berharap Pimpinan KPK Berikutnya Berani Ambil Keputusan
 
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP-el. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Ditjen Dukcapil Sugiharto, eks Bos PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua DPR Setya Novanto, Mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, Made Oka Masagung, dan politikus Partai Golkar Markus Nari.
 
Hanya Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK. Sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan dipenjara.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif