Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat
Presiden Joko Widodo. Foto: Medco.id/Damar Iradat

Jokowi Perintahkan Reformasi di Industri Asuransi

Nasional Jiwasraya
Desi Angriani • 16 Januari 2020 12:41
Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta industri jasa keuangan direformasi demi menghindari kasus gagal bayar dan penggelapan dana asuransi milik nasabah. Reformasi mesti dilakukan menyeluruh.
 
"Perlu reformasi di bidang lembaga keuangan non bank (IKNB) baik asuransi maupun dana pensiun dan lain-lain. Ini penting dan inilah saatnya kita melakukan reform," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Ritz-Carlton, Pasific Place, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.
 
Jokowi menjelaskan reformasi mesti menyasar sisi pengaturan, pengawasan, dan permodalan. Ketiga hal ini akan mendorong transparansi dan pengawasan yang lebih baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia mengungkapkan upaya reformasi sudah dilakukan di sektor perbankan pada 2000-2005. Hal ini tercermin dari stabilitas keuangan Indonesia.
 
"Jadi ada manfaatnya tidak mudah tergoda dengan yang lain-lain," kata dia.
 
Eks Wali Kota Solo itu menyebut kepercayaan investor yang sempat goyah akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat pulih bila Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat proses reformasi. Kebijkan perombakan juga didukung penuh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
 
"Jangan sampai ada distrust sehingga menganggu ekonomi kita secara umum. Saya dukung sekali ketua OJK melakuakan reform secepatnya," tegas dia.
 
Jiwasraya merekayasa laporan keuangan sejak 2006 demi memperoleh izin penjualan produk JS Saving Plan. Asuransi pelat merah itu banyak menempatkan 95 persen dana investasi di saham-saham gorengan.
 
Total dana yang diinvestasikan di saham sampah tersebut mencapai Rp5,7 triliun atau 22,4 persen dari total investasi Jiwasraya. Sebanyak 98 persen dari dana investasi di reksa dana atau Rp14,9 triliun dititipkan pengelolaannya kepada perusahaan-perusahaan manajer investasi dengan kinerja buruk.
 
Jiwasraya menanggung potensi kerugian negara Rp13,7 triliun hingga Agustus 2019. Jiwasraya membutuhkan dana Rp32,89 triliun agar bisa mencapai rasio Risk Based Capital (RBC) minimal 120 persen.
 
Kejaksaan Agung telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Mereka adalah Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Jiwasraya Syahmirwan, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hary Prasetyo, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM) Heru Hidayat, dan Komisaris PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro.
 
Mereka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kelimanya juga terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif