Penegak Hukum Didesak Konsisten Mencabut Hak Politik Koruptor
ICW dan berbagai pihak membahas putusan MA soal eks koruptor nyaleg/Medcom.id/Damar Iradat
Jakarta: Institusi hukum harus konsisten mencabut hak politik terdakwa kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz mengatakan inkonsistensi penegak hikum menimnulkan preseden buruk.

Hasilnya, masih banyak mantan napi korupsi kembali nyaleg. Padahal, tuntutan dan hukuman pencabutan politik bisa memberikan efek jera dan pembelajaran bagi para calon anggota legislatif.

 "Sekarang memang ke depannya juga belajar dari preseden ini, KPK dan jaksa itu harus secara konsisten menuntut pencabutan hak politik. Pengadilan juga seperti itu," kata Donal di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 16 September 2018.


Berdasarkan catatan ICW, dari 220 anggota DPR dan 105 kepala daerah yang terlibat korupsi dan ditangani KPK, hanya setengah yang dituntut pencabutan hak politik. Itu merupakan fakta KPK belum konsisten menerapkan pencabutan hak politik.

Padahal, kasus korupsi politik yang melibatkan penyelenggara negara by election atau dipilih langsung oleh masyarakat, idealnya dituntut dicabut hak politiknya. Hal itu perlu dilakukan demi melindungi masyarakat.

Donal menyebut pencabutan hak politik ataupun larangan mantan napi korupsi tidak melanggar hak asasi manusia (HAM). Hak politik bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.

"Isunya adalah penegakan hukum, dan isunya adalah sanksi administratif kepada orang yang melakukan kejahatan dan tindak pidana korupsi," ucap Donal.



(OJE)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id