Tiga Anggota DPRD Mojokerto Diperiksa KPK
Ilustrasi KPK - MI
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga anggota DPRD Mojokerto. Ketiga anggota legislatif itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus (MY).

Ketiganya yakni Febriana Meldyawati dari fraksi PDIP, Hardyah Santi dari fraksi Golkar dan Udji Pramono dari fraksi Demokrat.

"Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.


Ini bukan kali pertama Udji Pramono dan Hardyah Santi diperiksa penyidik. Sebelumnya, kedua politikus ini juga pernah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

Belum diketahui detail kaitan ketiga saksi dalam kasus suap ini. Diduga ketiganya mengetahui, mendengar atau melihat rentetan suap terkait pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017 itu.

Penetapan tersangka Masud Yunus merupakan pengembangan dari perkara suap, yang lebih dulu menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WP) dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq.

Orang nomor satu di Mojokerto ini diduga kuat ikut menyetujui Wiwiet Febryanto memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Masud Yunus ditetapkan sebagai tersangka pada 17 November 2017.

Atas perbuatannya, Masud Yunus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

(Baca juga: Walkot Yunus Beberkan Suap APBD di Mojokerto)





(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id