Jaksa Agung: UU Antiterorisme yang Baru Lebih Memadai
Jaksa Agung HM Prasetyo. (Foto: MI/Mohamad Irfan).
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Antiterorisme. Jaksa Agung HM Prasetyo mensyukuri beleid pemberantasan terorisme yang baru itu disahkan.

"Harus kita syukuri ya, alhamdulillah bahwa sekarang ada undang-undang baru. Undang-undang terorisme lebih maju dan lebih laik dari undang-undang yang lama," ujar Prasetyo di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Mei 2018. 

Baca juga: Perpres Antiterorisme Diterbitkan Setelah Idulfitri


Menurut Prasetyo Undang-Undang Antiterorisme sebelumnya tidak memadai lantaran bersifat lebih reaktif. Prasetyo menganggap undang-undang lama itu hanya membuat aparat penegak hukum seperti pemadam kebakaran. 

"Ketika ada kejadian, ada peristiwa, muncul akibatnya, kemudian kita baru bisa bertindak untuk memadamkan api. Undang-undang lama itu kesannya negara, aparat keamanan, dan penegak hukum itu berada di belakang teroris. Jadi kita sulit untuk menjangkau mereka," imbuhnya.

Prasetyo menyatakan Undang-Undang Antiterorisme baru menjadikan aparat penegak hukum berada di posisi yang lebih depan dari para pelaku. Mereka tidak lagi harus terdiam ketika mengetahui adanya tanda aksi terorisme.

Baca juga: Penjual dan Pemilik Bahan Peledak Kini Bisa Dipidana

"Kalau kita ketahui sejak awal, tentunya diharapkan peristiwa yang menimbulkan banyak korban tidak akan terjadi. Dulu banyak hal, polisi sudah tahu persis jaringan mereka tapi tidak bisa menindak karena mereka belum melakukan sesuatu yang memenuhi unsur-unsur untuk dinyatakan melanggar hukum," tutur Prasetyo.

Ia meyakini perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Antiterorisme tersebut bisa mempercepat pencegahan terorisme. Kemudian, penanganan terhadap kasus terorisme juga dapat segera ditindak oleh aparat terkait.





(HUS)