Ilustrasi korona. Medcom.id
Ilustrasi korona. Medcom.id

Reaktif Covid-19, Bupati Banggai Laut Batal Ditahan

Nasional kpk Virus Korona OTT KPK
Candra Yuri Nuralam • 04 Desember 2020 21:26
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah, Wenny Bukamo. Hasil tes covid-19 Wenny menujukkan reaktif terpapar virus.
 
"Wenny Bukamo (WB); orang kepercayaan bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO) masing-masing dititipkan sementara penahanannya di Rumah Tahanan Polres Luwuk," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 4 Desember 2020.
 
KPK tidak bisa memaksakan menahan Wenny. Pencegahan penularan virus korona perlu diutamakan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dilakukan isolasi mandiri karena terindikasi reaktif covid-19," ujar Nawawi.
 
Enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga orang sebagai penerima yakni Wenny, orang kepercayaan Bupati Recky Suhartono Godiman (RSG); dan Direktur PT Raja Muda Indonesia Hengky Thiono (HTO).
 
(Baca: Bupati Banggai Laut Ditetapkan Sebagai Tersangka)
 
Kemudian tiga orang pemberi yakni Komisaris PT Bangun Bangkep Persada Hedy Thiono (HDO); Direktur PT Antamusa Karyatama Mandiri Dzufri Katili (DK); dan Direktur PT Andronika Putra Delta, Andreas Hongkoriwang (AHO).
 
Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, pemberi dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif