Anggota Kompolnas Poengky Indarti. Antara Papua/Evarukdijati
Anggota Kompolnas Poengky Indarti. Antara Papua/Evarukdijati

Kompolnas Dukung Perburuan DPO Benny Tabalujan

Nasional kasus tanah sengketa tanah pertanahan
Juven Martua Sitompul • 28 November 2020 21:05
Jakarta: Penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka kasus dugaan 'mafia tanah' yang disematkan terhadap pengusaha Benny Simon Tabalujan adalah langkah tepat. Penerbitan red notice terhadap Benny yang diduga melarikan diri ke luar negeri itu didukung Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
 
Bahkan, komisi ini membuka diri terhadap pihak-pihak yang ingin melaporkan pengusaha tersebut. "Tetapi jika pelapor merasa kurang puas, dipersilakan untuk mengadu ke Irwasda Polda Metro Jaya selaku pengawas internal dan ke Kompolnas selaku pengawas fungsional Polri," ujar Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti, saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 28 November 2020.
 
Poengky mengakui baru-baru ini mengikuti kasus tersebut.  Dia menyarankan pelapor Abdul Halim mengadukan ke lembaganya terkait penanganan kasus penyerobotan lahan tanah seluas 7,7 hektare dengan tersangka yang berstatus daftar pencarian orang (DPO). Penyidik Polda Metro Jaya masih kesulitan menangkap Benny yang merupakan DPO kasus pemalsuan mekanisme permohonan dokumen lahan seluas 7,7 hektare.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat mengaku belum menerima informasi teranyar dari penyidik terkait pengejaran buronan Benny. Pihaknya kini tengah fokus mengamankan masalah aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja dan kerumunan massa di kediaman pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
 
Nama Benny Tabalujan berkaitan dengan penetapan Achmad Djufri sebagai terdakwa pemalsuan surat akta autentik yang diancam pidana menurut ketentuan pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Diawasi Komisi Yudisial
 
Kasus ini bermula ketika pelapor Abdul Halim hendak melakukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Timur. Saat itu, Abdul Halim terkejut karena pihak BPN mengatakan ada 38 sertifikat di atas tanah milik Abdul Halim dengan nama PT Salve Veritate yang diketahui milik Benny Simon Tabalujan dan rekannya, Achmad Djufri.
 
Baca: Juru Ukur Tanah Menanti Keadilan
 
Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya juga sudah menetapkan Benny Simon Tabalujan sebagai tersangka. Yang bersangkutan juga sudah menjadi DPO karena selalu mangkir dari panggilan penyidik.
 
Saat ini persidangan kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Adapun sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khadwanto serta didampingi anggota Muarif dan Lingga Setiawan. Selain Djufri, oknum petugas juru ukur di kantor BPN Jakarta Timur Paryoto menjadi terdakwa dalam kasus ini.
 
Komisi Yudisial menegaskan akan memantau persidangan kasus ini jika ada permintaan dari pihak terkait seperti pelapor. Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, mengatakan dirinya belum mengetahui detail kasus pemalsuan surat tanah di Cakung yang menyita perhatian publik tersebut.
 
"Setiap kasus, baik melibatkan unsur oknum pemerintah, baik itu pejabat BPN, bukan pejabat BPN, masyarakat biasa juga ya kita pantau kalau ada yang minta," kata Jaja.
 
Jaja menegaskan pihaknya terbuka menerima pelaporan terhadap pengawasan jalannya persidangan. Adanya pelaporan membantu KY lebih fokus menelisik apakah ada dugaan pelanggaran etik pengadilan.
 
"Kalau ada yang minta kita selalu pantau, mau perkara besar atau perkara kecil, itu istilahnya. Mau perkara publik atau bukan perkara publik, kalau perkara publik tentunya akan menjadi perhatian lebih. Kita kan tidak boleh membeda-bedakan perkara dan orang," kata dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif