NEWSTICKER
Menko Polhukam Mahfud MD. Medcom/Nur Azizah
Menko Polhukam Mahfud MD. Medcom/Nur Azizah

Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung

Nasional pelanggaran ham
Indriyani Astuti • 19 Februari 2020 21:09
Jakarta: Pemerintah menyerahkan pengusutan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Paniai, Papua, ke Kejaksaan Agung. Korps Adhyaksa sudah memegang dokumen rekomendasi dari Komnas HAM mengenai kasus pelanggaran HAM berat di Paniai.
 
"Sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung. Biar nanti Kejaksaan Agung mengolah dulu," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.
 
Mahfud memastikan pemerintah transparan mengangani peristiwa kekerasan yang menewaskan penduduk sipil di Papua. Dia belum menerima dokumen rekomendasi dari Komnas HAM. Ia menduga dokumen yang diserahkan ke Kejaksaan Agung itu bersifat rahasia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita kan tidak mungkin sembunyi-sembunyi. Tetap akan dilakukan transparan dilanjutkan atau tidak tetap transparan dan saya tidak menerima itu (rekomendasi)," ucap dia.
 
Kejaksaan Agung akan mendalami dokumen rekomendasi Komnas HAM baru diserahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Mahfud kemudian akan melaporkan dokumen tersebut ke Presiden Joko Widodo. Mahfud memastikan dokumen dari Komnas HAM akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
 
Pelanggaran HAM Berat di Paniai Ditangani Kejagung
Ilustrasi Kejaksaan Agung. MI/Pius Erlangga
 
Pada 3 Februari 2020, berdasarkan keputusan paripurna khusus Komnas HAM mengatakan peristiwa Paniai 7-8 Desember 2014 sebagai pelanggaran HAM berat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menjelaskan peristiwa kekerasan terhadap penduduk sipil itu mengakibatkan empat orang berusia 17-18 tahun meninggal akibat luka tembak dan luka tusuk. Sebanyak 21 orang lain mengalami luka penganiayaan.
 
"Peristiwa ini tidak lepas dari status Paniai sebagai daerah rawan dan adanya kebijakan atas penanganan daerah rawan tersebut," ujar Taufan.
 
Taufan menjelaskan keputusan paripurna khusus tersebut berdasarkan hasil pendalaman tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai. Tim ad hoc bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sejak 2015 hingga 2020.
 
Ketua tim ad hoc penyelidikan pelanggaran berat HAM peristiwa Paniai, M Choirul Anam, mengatakan peristiwa kekerasan di Paniai memenuhi unsur kejahatan kemanusiaan dengan adanya tindakan pembunuhan dan tindakan penganiayaan.
 
"Sistematis atau meluas dan ditujukan pada penduduk sipil dalam kerangka kejahatan kemanusiaan sebagai prasyarat utama terpenuhi," terang dia.
 
Tim ad hoc telah memeriksa 26 saksi, meninjau dan memeriksa tempat kejadian perkara (TKP) di Enarotali, Kabupaten Paniai, pemeriksaan berbagai dokumen, serta diskusi ahli. Kesimpulan dari penyelidikan ini ialah anggota TNI yang bertugas pada medio peristiwa itu, baik dalam struktur komando Kodam XVII/ Cenderawasih sampai komando lapangan di Enarotali, Paniai diduga sebagai orang yang bertanggung jawab.
 
Tim ad hoc juga menemukan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, namun bukan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM kemudian merekomendasikan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan memperbaiki kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, khususnya terkait perbantuan TNI-Polri.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif