Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. MI/Ramdani)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. MI/Ramdani)

KPK Segera Undang Nadiem Bahas Organisasi Penggerak

Nasional kpk Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Fachri Audhia Hafiez • 29 Juli 2020 15:32
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengundang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk membahas program organisasi penggerak (POP). Terlebih tiga organisasi telah menyatakan mundur karena merasa seleksi program tersebut janggal.
 
"Kita rencana mengundang Pak Menteri (Nadiem) ke mari (KPK) bersama irjen (inspektur jenderal) dan dirjen (direktur jenderal). Jadi mungkin itu salah satu agenda kita sampaikan akan menelaah tersebut," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Lili tak menyebut kapan pertemuan akan berlangsung. Namun, KPK memberi perhatian khusus terhadap program yang menjadi bagian dari program besar Merdeka Belajar tersebut. Lembaga Antirasuah memastikan akan mengawal pelaksanaan program yang menuai polemik tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pada forum terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya mengkaji pelaksanaan POP. Salah satu fungsi KPK yakni pencegahan tindak pidana korupsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 
"KPK berhak memantau, kemudian masuk dalam program-program yang disampaikan pemerintah yang sekiranya menimbulkan kerugian kerugian negara," kata Ghufron dalam diskusi virtual bertajuk 'Mengukur Integritas Program Organisasi Penggerak POP Kemendikbud'.
 
KPK berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada unsur kerugian negara dari setiap program pemerintah. Lembaga Antirasuah juga memiliki fungsi supervisi. Semua tugas tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
 
"Posisi KPK bukan hanya penegak hukum saja, bukan juga pencegah saja. KPK boleh kedua-duanya," ujar dia.
 
Baca: KPK Undang LP Ma'arif NU Terkait POP Kemendikbud
 
Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mundur dari POP karena merasa program tersebut janggal. Proses seleksi organisasi penggerak dinilai tak transparan.
 
POP lantas menuai polemik. Nadiem telah meminta maaf atas polemik yang terjadi.
 
POP menjadi salah satu ide Nadiem di program Merdeka Belajar. Kemendikbud menyeleksi terhadap ribuan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga untuk mendukung program pelatihan guru dan tenaga pendidik. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp575 miliar.
 
Sebanyak 184 proposal dari 156 ormas dinyatakan lolos seleksi termasuk, NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Seluruh organisasi terpilih akan mendapat kucuran dana mulai dari Rp1 miliar, Rp5 miliar, hingga maksimal Rp20 miliar.
 
Baca: Akhirnya, Nadiem Minta Maaf Kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI
 

(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif