Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto
Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar. Foto: MI/Rommy Pujianto

RUU Pemasyarakatan Dinilai Perlu Kembangkan Pola Pemidanaan

Nasional pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan
Anggi Tondi Martaon • 19 Mei 2020 00:58
Jakarta: Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinilai perlu mengembangkan pola pemidanaan. Hal ini untuk memaksimalkan peran lembaga pemasyarakatan (LP) dalam konteks Integrated Criminal Justice System (ICJS).
 
"Peran LP sebenarnya sangat strategis, karena di sinilah pembinaan yang menentukan keberhasilan dan efektivitas pemidanaan," kata pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Medcom.id, Senin, 18 Mei 2020.
 
Pengembangan pola pemidanaan bisa menjadi jalan masuk untuk memperberat hukuman narapidana kasus korupsi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Misalnya, hukuman yang mempermalukan narapidana.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Misalnya hukuman kerja menyapu jalan atau membersihkan gedung," ungkap dia.
 
Baca: Mantan Pimpinan KPK: RUU Pemasyarakatan Melayani Koruptor
 
Hukuman narapidana korupsi juga bisa diperberat dengan pembatasan akses. Ketentuan tersebut sudah tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu hukuman tambahan pencabutan hak tertentu.
 
"Misal tidak boleh punya kartu kredit, tidak boleh menjadi pimpinan perusahaan, tidak boleh berkendaraan pribadi, dan seterusnya," ujar dia.
 
Dia pun mengusulkan pengembangan mekanisme pemindaan harus ditingkatkan menjadi hukuman pokok. Sehingga, pemidanaan dapat menimbulkan efek jera.
 
"Tentu saja ini bisa dilakukan tidak hanya pada perubahan UU Pemasyarakatan, tapi juga secara komprenshif pada UU materilnya KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan sebagainya," ujar dia.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif