Mantan anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman menjalani sidang pembacaan dakwaan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Mantan anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Sukiman menjalani sidang pembacaan dakwaan. Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hak Politik Eks Legislator PAN Terancam Dicabut

Nasional kasus korupsi
Fachri Audhia Hafiez • 01 April 2020 21:42
Jakarta: Hak dipilih dalam jabatan politik eks anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Sukiman terancam dicabut. Ancaman itu sebagaimana termuat dalam tuntutan hukuman tambahan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Sukiman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah terdakwa Sukiman selesai menjalani pidana pokoknya," kata jaksa Wawan Yunarwanto melalui video conference di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 1 April 2020.
 
Sukiman juga dituntut hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti hasil rasuah senilai Rp2,65 miliar dan USD22 Ribu. Uang tersebut harus diganti selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bila dalam jangka waktu tersebut Sukiman tidak membayar, maka harta bendanya di sita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.
 
"Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama lima tahun," ujar Jaksa Wawan.
 
Baca: Eks Legislator PAN Dituntut Bayar Uang Pengganti
 
Sukiman dituntut delapan tahun penjara atas kasus korupsi alokasi anggaran dari APBN Perubahan tahun anggaran (TA) 2017, dan APBN TA 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dia juga terancam denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
 
Sukiman dinilai terbukti menerima suap sejumlah Rp2,65 miliar dan USD22 Ribu. Fulus tersebut berasal dari eks pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba.
 
Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu juga diduga melakukan suap secara bersama-sama.
 
Suap tersebut diberikan agar Sukiman mengupayakan Kabupaten Pegunungan Arfak menerima alokasi anggaran. Rasuah itu dilakukan Sukiman bersama Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rifa Surya, dan Tenaga ahli anggota DPR dari Fraksi PAN Suherlan.
 
Sukiman dituntut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tuntutan hukuman ini sebagaimana sesuai dengan dakwaan pertama.
 
Pertimbangan hukum jaksa dalam menuntut Sukiman, antara lain tak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tak mengakui perbuatannya.
 
"Kemudian hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga," ucap jaksa.
 
Sukiman akan mengajukan pleidoi atau nota pembelaan atas tuntutan tersebut. Majelis hakim memberi waktu dua pekan untuk terdakwa menyusun pleidoi.
 

(JMS)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif