NEWSTICKER
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Fachrie Audhia Hafiez
Ilustrasi Gedung KPK. Foto: Fachrie Audhia Hafiez

KPK Tutup Kunjungan Tahanan Hingga 31 Maret

Nasional Virus Korona
Dhika Kusuma Winata • 18 Maret 2020 08:20
Jakarta: Kunjungan di semua Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditutup mulai hari ini hingga 31 Maret 2020. Kebijakan diambil dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona (covid-19).
 
"Kebijakan kepala rutan cabang KPK untuk sementara waktu ditunda dengan memperhatikan perkembangan selanjutnya," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 18 Maret 2020.
 
Penutupan kunjungan diberlakukan terhadap keluarga dan kerabat tahanan. Sedangkan penasihat hukum tetap bisa melakukan kunjungan seperti biasa dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan. Barang titipan untuk tahanan juga tetap diterima.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Firli Tegaskan Pemberantasan Korupsi Tak Terpengaruh Covid-19
 
Ali menjelaskan pimpinan KPK menerbitkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prosedur Bekerja dari Rumah bagi seluruh pegawai KPK mulai hari ini, hingga 31 Maret 2020. Sejumlah pelayanan publik yang dilakukan di kantor KPK akan dibatasi dan dioptimalkan secara dalam jaringan (daring).
 
"KPK menutup layanan tatap muka untuk sementara. Layanan publik tatap muka yang ditutup sementara adalah permintaan informasi publik, perpustakaan, dan pelaporan gratifikasi," ujar Ali.
 
KPK tetap menerima bila memang ada pengaduan masyarakat dan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di kantor. Namun, Lembaga Antirasuah menyarankan proses dua layanan ini dilakukan online.
 
Pengaduan masyarakat bisa disampaikan lewat situs kws.kpk.go.id. Atau,surat elektronik dengan alamat pengaduan@kpk.go.id, dan layanan whatsApp dengan nomor 0811959575.
 
Pelaporan LHKPN bisa mengakses elhkpn.kpk.id dan surat elektronik lhkpn@kpk.go.id. Layanan call center 198 tetap beroperasi dengan perubahan jam, yakni Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB.
 
Ali memastikan bidang penindakan tetap bekerja seperti biasa. Kerja-kerja pemeriksaan saksi perkara tetap berjalan dengan memperhatikan standar keamanan kesehatan. "Karena penyelesaian berkas perkara dibatasi oleh ketentuan undang-undang," ujarnya.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif