ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez
ilustrasi/Medcom.id/Fachrie Audhia Hafiez

KPK Melarang Penyelenggara Negara Meminta THR

Nasional kpk tunjangan hari raya
Fachri Audhia Hafiez • 14 Mei 2020 16:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya 2020. Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang meminta dana atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR).
 
"Karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang pencegahan Ipi Maryati di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.
 
THR yang diterima aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara, sudah diatur dalam undang-undang. Penerimaan THR dari pihak selain tempat mereka bekerja bisa berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Ipi, tunjangan tersebut bisa dikategorikan sebagai gratifikasi. KPK meminta penyelenggara negara menolak hal tersebut. Pimpinan perusahaan atau korporasi juga diminta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan hadiah dalam bentuk apa pun.
 
"Gratifikasi, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apa pun kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Ipi.
 
Sementara itu, apabila penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK. Pelaporan paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan.
 
Baca:Cegah Gratifikasi, KPK Sosialisasi kepada 2 Perusahaan BUMN
 
"Sebaliknya, jika tidak melaporkan kepada KPK dan terbukti menerima, maka sanksi pemidanaan sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diterapkan," tegas Ipi.
 
Dalam SE tersebut, KPK juga melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Rekomendasi ini akan disampaikan melalui pimpinan masing-masing instansi penyelenggara negara.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif